FEATUREDWAKATOBI

Kantor Bupati Wakatobi Didemo, Massa Nilai Pemerintahan Arhawi-Ilmiati Gagal

500
×

Kantor Bupati Wakatobi Didemo, Massa Nilai Pemerintahan Arhawi-Ilmiati Gagal

Sebarkan artikel ini

WAKATOBI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi pemerhati masyarakat Wakatobi, mengelar aksi unjuk rasa di Gedung Kantor Bupati, suarakan pemerintahan H. Arhawi – Ilmiati Daud dianggap Gagal dalam usianya yang telah masuk dua tahun pada tanggal 28 Juni 2018.

Pemerintahan Arhawi – Ilmiati Daud, dianggap gagal karena tak mempu menjalankan program Wakatobi Bersinar sebagaimana Visi dan Misinya pada saat kampanye Pilkada.

“Pemerintahan hari ini Janji hanyalah tinggal janji,” tutur kordinator lapangan, Adianto.

Visi dan misi yang termuat dalam program Wakatobi bersinar, dipandang gagal oleh Aliansi Pemerhati Masyarakat Wakatobi yakni modal usaha 20 juta perorang, Tiga Dokter Spesialis kecamatan setiap pulau, pabrik ES, pengalengan ikan dan chips rumput laut.

“Jika ada penilaian dengan pemerintahan hari yang sudah tidak layak lagi, maka ada proses demokrasi yang harus kita lalui di 2020,” tegas Bupati Wakatobi, Arhawi saat berdialog dengan masa aksi, Kamis, (28/6/2018).

Pendidikan bersinar pula menjadi sorotan para orator, yang dianggap tidak adil karena tak ada transparansi dan tingginya persyaratan IPK 3,50 untuk S2, yang menjadi standar nilai untuk mendapatkan bantuan pendidikan bagi siswa tidak mampu dan berprestasi.

Kepala dinas pendidikan Nur Saleh menerangkan, bantuan pendidikan bersinar, mempunyai persyaratan dan standar IPK. Bagi seluruh masyarakat Kabupaten Wakatobi yang mempunyai identitas penduduk Wakatobi dan terintegrasi pada perguruan tinggi yang ada di seluruh wilayah indonesia berhak mendapatkan bantuan pendidikan tersebut.

“Untuk penerima bantuan pendidikan Bersinar harus memenuhi syarat, S1 IPK minimal 3,00 untuk S2 minimal 3,50 dan untuk penerima bantuan kami suruh untuk membuat rekening sendiri dan karena itu kami harus kirim melalui rekening pribadinya,” terang Kepala Dinas Pendidikan, Nur Saleh.

Kendatinya, masa aksi menolak pengakuan Nur Saleh, dari penelusuran mereka yang saling bertanya kepada sesama mahasiswa, Kendari, Bau-bau, Makasar dan mahasiswa Jogja, tidak ada satu orang pun yang mengaku mendapatkan bantuan tersebut.

Masa aksi juga mengharapkan dengan adanya sosial kontrol yang dibangun, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi kebijakan pemerintah hari ini.

Bupati Wakatobi juga menyampaikan, kediamanya terbuka 24 jam untuk menerima saran dan diskusi bagi para Pemuda-pemudi generasi Kabupaten Wakatobi.


Reporter: Syaiful

You cannot copy content of this page