Editor : Wiwid Abid Abadi
KENDARI – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sultra, Mudim Arsito, mengatakan, pihaknya siap membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, untuk menagih hutang royalti kepada para penambang.
“Tugas kita, selaku JPN (Jaksa Pengacara Negara), siap mewakili pemerintah daerah apa bila ada surat kuasa khusus. Kami bisa mewakili pemerintah daerah, antara lain untuk penagihan tunggakan dan hutang dari pihak ketiga tersebut,” jelas Mudim kepada mediakendari.com, Rabu (21/8/2019).
Mudim Warsito bilang, Pemprov Sultra sudah mengajukan permohonan, dan saat ini sedang proses penyeleseian tanda tangan surat kuasa khusus.
BACA JUGA :
- KTH Peroa Desak Dinas Kehutanan Sultra Turun Lapangan, Dugaan Klaim Ganda Areal Perhutanan Sosial jadi Sorotan!
- MASSA BERTAHAN, Tidak Akan Bubarkan Diri Sebelum Sekretariat DPRD Sultra Beri Kepastian PAW La Ode Tariala
- Bursa Cawapres Pengganti Gibran Mengerucut, Gerindra Usulkan Sufmi Dasco Ahmad
- Prabowo Singgung Rencana Cari Pengganti Gibran, Dua Nama Disebut Akan Ditentukan Usai Kunjungan Luar Negeri
- Arif Kurniawan Terseret Kasus Nikel, Foto Bersama Gubernur Sultra ASR Terungkap, Kejagung Didesak Periksa Ratu Nikel
- Demo Di Kejagung, Ampuh Sultra Minta Ko John Diperiksa Terkait Dugaan Aliran Dana PT BSJ Dan PT PKS
“Sudah ada permohonan (dari Pemprov), kita sudah telaah, dan kita bisa wakili, sekarang lagi penandatangan surat kuasa khusus,” jelasnya.
Sebelumnya, Gubernur Sultra, Ali Mazi, mengungkapkan bahwa sebanyak 267 perusahaan tambang yang ada di Sultra belum menyetor royalti ke Pemda.
Tak tanggung – tanggung, Ali Mazi menyebut, tunggakan royalti perusahaan pertambangan tersebut sebesar Rp 200 miliar lebih.
Untuk membantu menagih royalti, Pemda menggandeng Kejaksaan Tinggi (Kejati), Sultra.











