KENDARI – Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Minot Purwahono mengatakan, dalam rangka mengendalikan inflasi bahan makanan di daerah, BI Sultra menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Buton Utara (Butur).
Ia menuturkan, inflasi bahan makanan khusus beras harus terkendali dengan fokus pengembangan potensi tersebut.
“Butur juga merupakan penghasil beras merah dengan kadar gula rendah,” ujar Minot di aula BI Sultra, Kamis (26/04/2018)
Dikatakannya, berdasarkan potensi tersebut dan hasil assessment BI, Butur berpeluang menjadi sentra pertanian organik tidak hanya beras namun juga untuk komoditas lainnya.
Minot menuturkan, dalam pelaksanaannya ke depan program pengembangan klaster di Butur akan dilakukan dari hulu hingga hilir. Sebagai daerah otonom baru yang dimekarkan pada tahun 2007, ekonomi Butur tumbuh 6,04 persen pada 2016 dengan kontributor utama dari sektor pertanian yg memberikan kontribusi sebesar 38,2 persen.
BACA JUGA: BI: Kecukupan Pasokan Bahan Makanan Tekan Laju Inflasi Sultra
“Sehingga keputusan Pemkab Butur untuk kembangkan sektor pertanian merupakan pilihan yang tepat karena akan memberikan dampak positif bagi penduduk yang terlibat di sektor tersebut (petani),” ujarnya.
Dia menguraikan, tantangan Butur yaitu IPM yang masih dibawah Sultra dan tingkat kemiskinan. Pengembangan sektor pertanian akan berdampak positif bagi pengentasan kemiskinan yang selama ini lebih banyak berada di sektor pertanian.
“TPID diharapkan dapat memonitor dan mengendalikan harga pangan strategis agar tidak mengurangi daya beli/kesejahteraan masyarakat,” cetusnya.
Ia menuturkan, hasil Komoditas Produk Jasa Unggulan di Buton Utara memiliki potensi unggulan pada komoditas perikanan dan pengolahan hasil perikanan serta sektor pertanian secara umum. Sedangkan kredit modal kerja dan investasi di Butur lebih bayak untuk sektor Perdagangan, dan porsi untuk pertanian masih kecil.
Sementara itu, Bupati Butur, Abu Hasan mengatakan, dirinya bersyukur dan berterima kasih BI punya komitmen terhadap daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan daerah utamanya pengangguran dan kemiskinan. Butur memiliki banyak kekayaan SDA, namun memilih sektor pertanian karena menjaga kesinambungan pembangunan, ekonomi dan lingkungan.
Abu Hasan menuturkan, sebanyak 80 persen masyarakat Butur tinggal di Desa sehingga pembangunan di Butur harus diawali dari Desa. Tahun ini semua desa di Butur harus membentuk BUMDes untuk kelola dana desa. Pada 2019 akan dibuat peraturan dana desa digunakan untuk beli ternak dalam upaya dorong sektor peternakan .
Selain sektor pertanian, lanjutnya, ada empat hal utama problem dalam pertanian organik yakni optimalisasi lahan, bibit, pupuk bersubsidi kimia dikurangi dan pemasaran.
“Dimana, jika produksi sudah melimpah perlu disiapkan pasarnya. Saat ini pemkab telah kerjasama dengan Kementan untuk bantu sertifikasi produk-produk organik,” pungkasnya.
