KENDARI – Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Tenggara (Sultra), J Robert menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) dibawah Komando Gubernur Sultra, H Ali Mazi, SH dan Wakilnya, Lukman Abunawas telah menunjukan kinerja nyata yang membuat Sultra bisa sejajar dengan Provinsi lainnya.
Kinerja dimaksud, kata Robert, geliat pembangunan sang Visioner Bumi Anoa yaitu Ali Mazi yang terus melakukan pembangunan fisik berupa kebutuhan infrastruktur dasar dan infrastruktur penunjang di Sultra.
“Yang kita lihat sekarang kan tiga prioritas yang tidak perlu saya komentari lagi terkait dengan jalan, rumah sakit dan perpustakaan. Yang kita lihat sekarang yang spesifik itu terkait dengan bagaimana mengembangkan potensi keolahragaan yang ada di Sulawesi Tenggara itu. Kan kita punya potensi yang cukup besar tapi sarana dan prasarana penunjang tidak ada. Makanya jadi memang masih banyak persoalan apakah terkait dengan gedung olahraga itu sendiri atau terkait dengan dayung yang menjadi andalan kita,” ungkap J Robert Sabtu, 12 Maret 2022.
Baca Juga : Hendak Membersihkan Kapal, Seorang Nelayan Hilang Diperairan Batu Atas Busel
Robert mengakui geliat pembangunan saat ini akan menjadi pondasi dasar untuk Sultra di masa mendatang. Pihaknya terus membuat kebijakan yang mampu menjawab dan menyelesaikan persoalan masyarakat. Ia pun tidak menampik jika semua hal bisa saja tidak terselesaikan namun Bappeda komitmen menyelesaikannya secara bertahap.
“Posisinya sekarang memang sangat diuntungkan Gubernur pak Ali Mazi karena di masa akhir periode periode kepemimpinannya tahun 2023 itu ada kebijakan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan kebijakan pembangunan daerah yang sifatnya jangka menengah melalui penyusunan rencana pembangunan daerah atau kita sebut RPD. RPD itu sama substansi pembahasannya itu sama dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” urainya.
“Posisi ini sebenarnya sangat strategis Kenapa karena ada hal-hal yang belum bisa diselesaikan oleh pak gubernur itu bisa kita arahkan didalam rpd itu sampai tahun 2026 dengan asumsi bahwa kepala daerah terpilih itu dia akan memerintah di tahun 2025. Karena kan Pilkada serentak itu November tahun 2024 jadi kemungkinan besar akan dilantik di tahun 2025. Dilantik di tahun 2025 tidak serta-merta visi misi kepala daerah di implementasikan dalam APBD karena harus menyelesaikan rpjmd itu kurang lebih 6 bulan ke depan sehingga posisi strategisnya ini Pak Ali Mazi masih bisa memberikan suatu arahan kebijakan pembangunan sampai di 2026 didalam rpd ini,” tambahnya.
Ia menjelaskan kendati masa jabatan Ali Mazi sebagai Gubernur telah usai di 2023, akan tetapi visi-misinya itu masih bisa dilaksanakan sampai tahun 2026 terutama untuk aspek-aspek yang dianggap strategis dan belum bisa diselesaikan di tahun 2023 mendatang.
Baca Juga : Tahun 2022 ini, Pemkab Konawe Targetkan Pengaspalan Jalan Daerah Lumbung Pangan
“Itu sifatnya insektoral. Jadi apakah dia masuk dalam hal infrastruktur atau non infrastruktur, apakah itu pertanian, kesehatan atau dikerjakan nanti kita lihat. Seperti apa memang saat ini, kita belum bisa mengukur karena yang bisa melihat secara jelas itu terkait dengan progres secara teknis itu ada di dinasnya karena Bapedda itu hanya melihat dari indikator makro pembangunan seperti kemiskinan, tingkat pengangguran, terus kemudian IPM, ini rasio ada lima indikator itu,” bebernya.
Menurutnya, indikato yang ada saat ini masuk kategori baik yang berarti bila semakin membaik pihaknya dapat mengasumsikan bahwa yang sekarang dibangun dan intervensi itu memberikan manfaat. Ia mengambi kesimpulan indikator baik melalui percontohan angka kemiskinan. Setelah adanya pandemi Covid-19 di tahun 2022, Robert menyebut angka kemiskinan di Sultra mencapai 11%. Angka itu terus meningkat. Hal itu memberikan gambaran Pemprov Sultra sudah bagus. Hanya saja faktor lainnya yakni pandemi yang tidak bisa terelakan menjadi pengganggu kinerja pemerintah.
“Tapi secara perlahan-lahan kita usahakan akan menurun. Kalau seandainya dia menurun terus itu mengindikasikan bahwa intervensi program pemerintah itu memberikan nilai yang positif. Tapi kalau secara teknis terkait dengan kuantitas yang dibangun, saya pikir itu akan menjadi rananya OPD yang terkait,” tandasnya. (Adv).
Penulis : Redaksi
