KOLTIM, MEDIAKENDARI.com – Penetapan Bupati Kolaka Timur (Koltim) H Abdul Azis sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantik keprihatinan mendalam dari Ketua Lembaga Adat Tolaki (LAT) Kolaka Timur.
Sebagai putra daerah yang lahir dan besar di Koltim, Ilham P Amir, menilai peristiwa ini bukan sekadar kabar buruk, tetapi pukulan telak bagi harapan besar masyarakat terhadap pemimpinnya.
“Terpilihnya pemimpin di Koltim itu melalui proses panjang, penuh harapan rakyat agar taraf hidup dan pembangunan daerah meningkat. Tapi yang terjadi justru sebaliknya,” ujarnya, Ir. Ilham P Amir, Sabtu, 9 Agustus 2025.
Ketua LAT Koltim juga menyoroti fenomena politik lokal yang menurutnya janggal. Meski Koltim adalah daerah kecil, tanpa industri besar dan jumlah penduduk terbatas, banyak pihak berlomba maju dalam Pilkada.
“Saya sempat berpikir, apakah pemimpin yang terjaring operasi tangkap tangan itu hanya coba-coba jadi pemimpin? Seperti aji mumpung, ketika sedang disukai masyarakat lalu maju sebagai kepala daerah,” tegasnya.
Menurutnya, jika niatnya hanya mencari popularitas sesaat, rakyatlah yang akhirnya menjadi korban.
“Kasihan masyarakat Koltim, salah memilih pemimpin. Amanah yang tulus diberikan rakyat malah disalahgunakan. Ingat, suara rakyat itu suara Tuhan, dan kuasa Allah berlaku,” tambahnya.
Ia menilai kasus yang menjerat Bupati Abdul Azis hanyalah puncak gunung es dari pelanggaran hukum yang telah lama menggerogoti pemerintahan Koltim.
Sebelumnya, sejumlah Kepala Dinas dan mantan pejabat daerah juga pernah ditahan kejaksaan. Kini, proyek pembangunan RSUD Koltim senilai Rp126 miliar ikut terseret dalam pusaran dugaan korupsi.
“Kelihatan ada kerja sama dengan pihak luar sampai penentuan pemenang tender. Proses lelang hanya akal-akalan, bahkan bisa diduga konsultan dan kontraktor cuma copy-paste dokumen. Modus seperti ini mungkin juga terjadi di proyek rumah sakit di 11 kabupaten lainnya,” ungkapnya.
Meski kasus ini mencoreng nama baik daerah, ia menegaskan pembangunan RSUD Koltim tidak boleh mangkrak.
“KPK harus kawal proyek RS Koltim sampai selesai. Penangkapan ini kan untuk mencegah korupsi lebih besar, jadi jangan sampai pekerjaan terbengkalai,” ujarnya.
Ia mendesak agar pengawasan diperketat dengan melibatkan aparat hukum setempat, tenaga teknik independen, dan partisipasi aktif masyarakat. Target penyelesaian Desember 2025, menurutnya, perlu dievaluasi ulang melihat kondisi saat ini.
Menutup pernyataannya, Ketua LAT mengingatkan pentingnya ketelitian rakyat Koltim dalam memilih pemimpin di masa depan.
“Kenali betul sepak terjang calon pemimpin. Masyarakat Koltim itu mau berkorban demi kemenangan pemimpinnya, bukan untuk menerima uang. Harapan mereka murni demi kemajuan daerah,” pungkasnya.
