BREAKING NEWSHEADLINE NEWSINDONESIAINTERNASIONALKENDARINASIONALNEWSPEMERINTAHANPEMPROVPENDIDIKANPERISTIWAPROV SULTRASOSOKSULTRA

Ketua Ombudsman Sultra Mastri Susilo Dorong Gubernur Sultra ASR Bentuk KIP Sultra, Sudah 7 Bulan Kosong

×

Ketua Ombudsman Sultra Mastri Susilo Dorong Gubernur Sultra ASR Bentuk KIP Sultra, Sudah 7 Bulan Kosong

Sebarkan artikel ini

Ketua Ombudsman Sultra Mastri Susilo Dorong Gubernur Sultra ASR Bentuk KIP Sultra, Sudah 7 Bulan Kosong

KENDARI, Mediakendari.com – Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Mastri Susilo, mendorong Gubernur Sultra ASR untuk segera membentuk Komisi Informasi Publik (KIP) Sultra.

Dorongan itu disampaikan karena kursi Komisioner KIP Sultra sudah sekitar 7 bulan kosong, setelah masa periodisasi komisioner lama berakhir di tahun 2026 ini.

Padahal, pembentukan KIP itu adalah perintah undang-undang yang tidak bisa dibiarkan kosong.

Mastri menegaskan, KIP itu sudah pernah dibentuk di Sultra, dan sudah berakhir masa periodisasinya di 2026 ini.

Ombudsman menghimbau, mendorong kepada pemerintah provinsi di bawah kepemimpina Gubernur Andi Sumanggerukka untuk segera melakukan pembentukan KIP yang sudah berakhir masa periodisasinya.

Kenapa? Karena KIP melakukan pengawasan atas keterbukaan informasi publik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Mandat itu diberikan kepada Komisi Informasi Publik.

“Jadi manakala terjadi sengketa informasi, maka itu menjadi ranah kewenangan dari Komisi Informasi Publik,” ujar Mastri.

“Nah ketika Komisi Informasi Publik Provinsi itu terjadi kekosongan, maka ketika terjadi sengketa informasi, itu tidak ada lembaga yang punya kewenangan untuk menangani atas sengketa informasi publik,” tegas Mastri.

Artinya, kalau hari ini warga Sultra mau minta informasi ke badan publik, lalu ditolak, lalu mau sengketa, mau mengadu ke mana? Tidak ada yang bisa putuskan!

Dalam rangka membangun keterbukaan informasi publik di Provinsi Sulawesi Tenggara, Mastri menyebut pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur dan Dinas Kominfo sebagai leading sector, mesti mendorong untuk dilakukan pembentukan atas KIP yang sudah selesai periodisasinya.

Dinas Kominfo adalah pihak yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam keterbukaan informasi publik.

“Pemerintah provinsi dalam hal ini Gubernur dan Dinas Kominfo sebagai leading sector, mesti mendorong untuk dilakukan pembentukan atas KI yang sudah selesai periodisasinya,” ujar Mastri.

Ditanya soal alasan tidak adanya anggaran, Mastri menegaskan, perintah undang-undang tidak bisa terjadi kekosongan.

Kalau terjadi kekosongan, masih bisa ada upaya untuk perpanjangan masa kerja KI lama.

Terkait teknis itu, Ombudsman mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan kajian.

“Kalau misalnya rekrutmen baru itu memakan waktu dan membutuhkan anggaran, maka bisa saja dilakukan evaluasi atas KI yang sudah ada,” ujar Mastri.

“Kami serahkan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan kajian. Tapi pada pokoknya karena ini adalah amanah undang-undang, untuk pembentukan Komisi Informasi Publik tentunya di bawah kondisi keuangan negara yang terjadi efisiensi, tentunya dilakukan penyesuaian juga dalam rangka itu,” tambah Mastri.

Intinya, ada 2 opsi yang bisa dikaji Pemprov Sultra:

1. Rekrutmen baru – buka seleksi komisioner baru, tapi butuh waktu dan anggaran.
2. Evaluasi / perpanjangan KI lama – evaluasi kinerja komisioner lama, jika layak bisa diperpanjang sambil menunggu proses berikutnya.

Yang tidak boleh adalah: dibiarkan kosong dengan alasan tidak ada anggaran.

“Tetapi dalam konteks kelembagaan, mestinya Komisi Informasi Publik tidak boleh tidak dibentuk dengan alasan karena tidak ada anggaran,” tegas Mastri.

Mastri menegaskan, sikap Ombudsman adalah mendorong, bukan mendesak.

“Mendorong, bukan mendesak. Mendorong untuk segera dilakukan pembentukan KI yang sudah selesai periodisasinya,” ujar Mastri.

Tugas dan kewenangan KI itu bisa fungsional dalam rangka melakukan pengawasan atas keterbukaan informasi publik di Sultra.

Karena ketika terjadi sengketa informasi publik, yang punya kewenangan hanya KI.

“Kalau KI tidak ada, berarti tidak ada kepastian atas keterbukaan informasi publik,” tutup Mastri.

Mediakendari.com merangkum 4 dampaknya :

1. Sengketa informasi mentok: Warga yang ditolak permintaaan informasinya, tidak bisa mediasi / ajudikasi.
2. Badan publik tidak terkontrol : Tidak ada yang monev, tidak ada yang nilai apakah badan publik itu informatif atau tidak.
3. Sultra tidak bisa ikut Monev KIP Pusat:

Bagaimana mau dinilai, kalau lembaganya saja tidak ada?
4. Kepercayaan publik turun : Janji keterbukaan informasi hanya jadi slogan, tanpa lembaga yang menjamin.

Karena itu, publik menunggu langkah nyata Gubernur ASR dan Dinas Kominfo Sultra. Apakah akan segera dibentuk panitia seleksi, atau akan dilakukan evaluasi dan perpanjangan KI lama?

Hingga berita ini diturunkan, Mediakendari.com masih berupaya mengkonfirmasi kepada Gubernur Sultra ASR, Dinas Kominfo Sultra, dan Komisi Informasi Pusat terkait kekosongan KIP Sultra dan rencana pembentukannya.

Laporan : Tim Redaksi