Reporter : Ali
Editor : Kang Upi
LABUNGKARI – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) diminta menggenjot pembangunan infrastuktur di Kawasan Labungkari sebagai ibu kota kabupaten.
Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang pembentukan daerah tersebut sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB).
Diungkapkan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Buteng, Firman Kasim, SH, bahwa sikap KNPI terkait pembangunan Labungkari sebagai ibu Kota Kabupaten Buteng bersifat final.
“Pemerintah harus mengeksekusi pembangunan kantor di pusat ibu kota yang telah ditetapkan sesuai landasan hukum pemekaran daerah otonomi baru dimana Labungkari sebagai ibu kota,” tegas Kasim kepada mediakendari.com di Lakudo, Buteng, Minggu (1/9/2019).
Terkait percepatan pembangunan Labungkari, kata pria yang biasa disapa Firman ini, Pemda Buteng telah melakukan berbagai upaya membangun insfrastruktur pengembangan kawasan Labungkari.
Namun, lanjutnya, sejumlah persoalan masih menjadi kendala seperti polemik klaim kepemilikan tanah oleh masyarakat setempat dan minimnya anggaran.
“Saat ini pemerintah sudah membuat peletakan dasar pembangunan kota seperti rumah sakit dan membuat beberapa ruas jalan untuk akses perkantoran. Kita harus bijak melihat persoalan ini,” kata Firman
Menurutnya, Jika ada yang mengatakan pembangunan Labungkari belum menunjukan progres itu disebabkan minimnya anggaran dan kalau kita melihat masih ada juga polemik lahan.
Baca Juga:
- Polda Sultra Gelar Apel Siaga Kamtibmas, Wujudkan Ramadan 1447 H Aman dan Kondusif
- Gerakan Prabowo Indonesia Maju Mengelar Buka Puasa Bersama Sekaligus Santunan Anak Yatim di Tongauna
- Ketua Umum OASIS Sultra Soroti Penanganan Aksi di Bombana, Minta Evaluasi
- SEMA Fatik IAIN Kendari Soroti Penanganan Aksi oleh Polres Bombana
- Sambut Ramadan, Hotel Syahid Azizah Kendari Luncurkan Promo Kamar dan Paket Buka Puasa Spesial
- Pemprov Sultra Sesuaikan Jam Kerja ASN Selama Bulan Ramadan
Firman juga menjelaskan, untuk membangun daerah guna meningkatkan pelayanan publik sesuai kepentingan masyarakat. Maka pembangunan pusat kota bisa menjadi solusi percepatan pembangunan. Sehingga, diharapkan kerja sama semua pihak demi terlaksananya percepatan pembangunan.
“Membangun daerah baru perlu kerja sama semua pihak. Pemuda, pemerintah dengan sejumlah organisasi perangkat daerah juga masyarakat harus sejalan. Kita semua inginkan Buteng menjadi salah satu daerah yang cepat berkembangan baik dari segi pembangunan infrastruktur, pemberdayaan dan ekonomi masyarakat selalu mengalami kemajuan,” tutup Firman. /B
