Ia merincikan, pada 31 Agustus kemarin, satu orang warga yang telah disetujui atas nama Idris, telah ditetapkan sehagai tersangka oleh Polres Kendari dengan peraturan melakukan Tindak Pidana Penganiayaan dan tindak pidana pengancaman.
“Idris sendiri, sebelumnya, telah melaporkan PT GKP ke Polres Kendari pada 14 Agustus 2019 tentang penerobosan lahan miliknya, laporan ini tidak kunjung ditindaklanjuti, sehingga Idris dapat dianggap tersangka,” bebernya.
Hal serupa ikut dikicaukan oleh perwakilan warga Desa Sukarela Konkep, Mando Maskuri. Menurut dia, masih ada warga lainnya, masing-masing atas nama Wa Ana, Laba, dan Amin yang lahannya diterobos oleh perusahaan juga telah melaporkan PT GKP ke Polres Kendari dan Polda Sultra pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2019.
“PT GKP ke kepolisian menunjukkan watak bebal pemerintah daerah, terutama Gubernur Sultra, Ali Mazi. Mereka masa bodoh, membiarkan konflik antar warga terjadi. Lahan-lahan produksi dirampas serta 20 warga yang mestinya dilindungi justru dilaporkan oleh PT GKP ke polisi,” jelas alumni UHO Kendari ini.
Baca Juga:
- Dukung Ketahan Pangan Nasional, Bulog Unaaha, Kabupaten Konawe Terus Lakukan Penyerapan Hasil Produksi
- Terjadi Kekosongan Jabatan di Lingkup OPD Prov Sultra, Anggota DPRD Syahrul Said : Kondisi Sedang Tak Baik Baik Saja
- Usai Dilantik Jadi Pj Bupati Busel, Ini Langkah Awal Ridwan Badalah
Mando juga menegaskan, terlapornya 20 orang tersebut merupakan satu pola umum, dengan apa yang disebut sebagai bentuk kriminalisasi.
