KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Suasana rapat dengar pendapat umum (RDPU) di ruang Komisi I DPRD Kota Kendari mendadak “panas dingin” setelah anggota dewan mendengar keluhan dari Forum Tokoh Masyarakat RT-RW Bende Bersatu (FTM BBK Kendari) soal penggantian massal Ketua RT dan RW di Kelurahan Bende.
Pasalnya, penggantian itu dinilai terlalu cepat, terlalu banyak, dan yang paling disorot terlalu “dramatis” tanpa melalui mekanisme musyawarah warga.
Tak heran, Komisi I pun bereaksi keras dan meminta agar persoalan ini segera dievaluasi. Ketua Komisi I DPRD Kota Kendari, Zulham Damu, pihaknya tidak ingin urusan RT dan RW menjadi ajang “sinetron politik” di tingkat kelurahan.
Dalam RDPU yang digelar Senin, 13 Oktober 2025, hadir pula Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Kendari, Kabag Tata Pemerintahan, Camat Kadia, Lurah Bende, dan perwakilan FTM BBK Kendari.
Para tokoh masyarakat mengaku kecewa karena pergantian RT-RW dilakukan tanpa sosialisasi maupun musyawarah warga.
Komisi I pun menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, penggabungan atau merger RT/RW harus ditinjau ulang berdasarkan data yang valid. Kedua, larangan “double job” bagi RT tetap berlaku sesuai peraturan daerah.
Ketiga, pemilihan RT harus dipercepat, idealnya pada bulan November untuk seluruh wilayah Kota Kendari yang masa jabatan RT-nya telah berakhir.
Zulham menambahkan, pihaknya akan mengawal hasil rapat ini agar tidak berhenti di meja pembahasan saja.
“Kami ingin memastikan bahwa proses penggantian RT/RW di Kota Kendari dilakukan secara transparan, demokratis, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya lagi sambil tersenyum.
Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Bende berharap Lurah bisa lebih terbuka dan mengedepankan komunikasi dengan warga.
“Kami ingin semua proses berjalan transparan, demokratis,” katanya santai.
DPRD Kota Kendari berkomitmen menindaklanjuti hasil RDPU ini agar tidak ada lagi kisah “penggantian massal” yang bikin heboh di tingkat kelurahan.
Laporan: Supriati
