Reporter: Erlin
Editor: La Ode Adnan Irham
ANDOOLO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara (Sultra) berencana mengikutsertakan honorernya di Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Langkah pertama bakal mendata seluruh Honorer yang ada.
“Kami akan segera membuat regulasinya dalam waktu dekat,” tutur Asisten I Setda Konsel, Armansyah Silondae saat menggelar rapat koordinasi sekaligus sosialisasi bersama
bersama BPJS Ketenagakerjaan terkait kepesertaan Pegawai non ASN dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan di aula DPM-PTSP Konsel, Rabu (6/11/2019).
Pemkab Konsel akan membentuk tim forum komunikasi sebelum melakukan MoU dengan pihak BPJS Ketenagakerjaan. Dengan terbentuknya Forum itu dapat memberikan data terkait Pegawai non ASN. Selain itu, instansi terkait agar semua pegawai non ASN. Seperti honorer, Clanning Service, maupun tenaga Outsorcing, agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan dari kecelakaan dan kematian serta jaminan hari tua.
Baca Juga :
- JANGAN BILANG MANDEK, SETELAH DIDESAK, Polres Konawe Buka Suara : Sudah Terima Audit Inspektorat, Mamin Rp 9,2 M Segera Naik Penyidikan, 2 Bupati Konawe Diduga Terlibat?
- Wakapolres Konsel Hadiri Pelantikan 29 Kepala Desa Hasil Pilkades dan PAW Tahun 2026
- DANA INSENTIF PEGAWAI DIMAKAN? Jaksa Kejari Konawe Tahan Dua Pejabat Disnakertrans, Berkas P-21 Langsung Tahap II
- TAMBANG NIKEL SULTRA : AK Disidik Kejagung, WALHI dan Satya Bumi Minta Gubernur ASR Buka Suara Soal Istri dan PT Tribhuwana
- Polda Sultra Ungkap 8 Kasus Curanmor dan Amankan 17 Tersangka
- POLRES MASIH DIAM! Korupsi Mamin Konawe Rp 9,2 M, PPWI Sultra Minta Mabes Polri Ambil Alih, Mamin Bupati Rp 3,1 M Tak Bisa Diyakini, Humas Rp 3,7 M, Operasional Rp 2,1 M, Sewa Tenda Rp 257 Juta
“Semoga Forum ini bekerja dengan maksimal dalam mendata dan mensosialisasikan,” harapnya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra, Muhyiddin DJ menamabahkan, Rakor yang dilakukan hari itu bentuk koordinasi bersama Pemkab Konsel yang sasarannya adalah menjaring kepesertaan di Wilayah Konsel khususnya pegawai non ASN.
Ada dua hal kata dia, kepesertaan pertama yang dimaksud adalah pegawai non ASN yang berkerja di lingkup Pemda Konsel dan yang kedua seluruh pemohon ijin usaha yang memohon di dinas perizinan.
“Jadi yang bekerja untuk pemerintah tetapi bukan ASN. Seperti Honorer, Sopir, claning service dan lainnya yang bekerja untuk pemerintah, tetapi bukan ASN,” paparnya. (B)
