KPK RI Ingatkan Sultra Jangan Paksakan Lelang Oktober, Skor MCSP Anjlok 66 Jadi 50 Poin, Stadion Lakidende Baru 16,76 Persen dan Deviasi 4 Persen
KENDARI, Mediakendari.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah mengingatkan semua pemerintah daerah, termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), agar tidak memaksakan lelang di bulan Oktober.
Khusus untuk pengadaan barang jasa atau PBJ pemerintah, KPK menyoroti penurunan skor MCSP.
MCSP itu Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention. Pada tahun 2024 itu cukup bagus, yaitu 66 poin. Namun tahun 2025 menjadi 50 poin, berarti turun 16 poin.
Padahal MCSP keseluruhan Sultra pada tahun 2024 itu, dari 37 menjadi 84 tahun 2025, cukup besar kenaikannya.
“Di mana tolak ukur nanti, ini tahun 2025, bagaimana di tahun 2026? Karena tolak ukurnya 2026 itu nanti, apa yang dilakukan sekarang? Kalau sampai pekerjaan itu tidak selesai, ini angka akan lebih turun,” ujar Pengamat Konstruksi Ilham.
Menurut Ilham, itulah kenapa kadang KPK itu tahu persis di mana ada daerah rawan. Karena mereka sudah memetakan.
“Dan yang paling berbahaya itu yang paling sering itu ada di Biro Pengadaan Barang dan Jasa,” tegas Ilham.
APRESIASI UNTUK GUBERNUR, TAPI WASPADA
Khusus untuk Stadion Lakidende, Ilham mengaku patut memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Sultra yang telah mewujudkan terbangunnya Stadion Terpadu di pusat jantung Kota Kendari.
“Dan secara tegas beliau memberikan peringatan pada pelaksana proyek dan para direksi agar pekerjaan selesai tahun ini dan tidak boleh menyeberang. Ini peringatan langsung dari Pak Gubernur,” kata Ilham.
Menurut Ilham, dari peringatan itu bisa dibaca bahwa Gubernur tidak mau tahu, kontraktor yang ditunjuk berarti harus profesional. Orang-orang direksinya juga orang-orang hebat. Ibu Kepala Dinas, Kepala Bidangnya itu bekerja siang malam.
Namun bobot saat ini, menurut berita yang disampaikan, baru mencapai 16,76 persen dan sudah terjadi deviasi 4 persen.
“Ini peringatan untuk bagaimana kerja lebih gesit lagi dengan sisa waktu yang ada. Seharusnya tidak terjadi deviasi. Yang terjadi harusnya di atas, bukan minus. Namun kenyataannya minus,” jelas Ilham.
Artinya, 16,76 persen itu sudah minus. Kalau tidak minus 4 persen, harusnya 20,76 persen.
“Percepatan itu biasanya mengalami kendala. Apalagi ini pekerjaan konstruksi. Mungkin ada bahan-bahan yang didatangkan dari luar. Terus ada pekerjaan yang sifatnya tidak bisa dikerja kalau tidak selesai pekerjaan sebelumnya. Misalnya umur beton,” ujarnya.
Itulah kenapa, untuk perjanjian-perjanjian konstruksi, KPK memperingatkan bahwa sebaiknya proyek yang sifatnya pool konstruksi jangan dilaksanakan lelang di bulan Oktober atau kontrak pekerjaan di bulan Oktober.
“Namun yang terjadi, kita lihat aja nanti. Mudah-mudahan harapan Pak Gubernur ini betul-betul bisa selesai. Tapi tidak sekadar selesai, betul-betul harus tepat waktu dan tepat mutu. Dan kualitasnya tercapai,” kata Ilham.
BUKAN HANYA PROYEK DI STADION LAKIDENDE
Persoalan Stadion Lakidende ini hanya salah satu pekerjaan yang ada di Sultra.
“Terus gimana dengan paket-paket lain? Paket Bina Marga, terus Pelabuhan, yang notabene itu dilelang. Sebenarnya lelangnya bulan Agustus, kalau tidak salah. Tapi karena berulang-ulang, akhirnya bulan Oktober baru ada kontraknya. Nah kontrak itu baru turun sekarang,” beber Ilham.
Baru-baru ini Gubernur dengan semangatnya memang turun meninjau langsung paket-paket itu.
“Begitu ramai penyambutan beliau, material sampai karena semangatnya beliau itu sendiri bawa grader. Cuma agak miris. Begitu beliau pulang, nggak ada lagi orang yang kerja. Katanya kontraktornya profesional,” ujarnya.
“Saya tidak paham apakah teman-teman direksi tahu atau sengaja tidak tahu. Nah ini harusnya disampaikan ke Pak Gubernur. Pak Gubernur kan hanya tahu secara umum,” tegas Ilham.
WASPADA 23 DESEMBER BATAS AKHIR KONTRAK
Ilham mengajak semua pihak sama-sama mendukung program Gubernur. Titik klimaksnya itu per 31 Desember, bukan per 23 Desember.
“Untuk masyarakat, yang diprogramkan oleh Pak Gubernur, yang mungkin juga merupakan janji politik beliau ketika kampanye waktu itu. Itu adalah suatu program yang sangat mulia yang betul-betul menyentuh masyarakat. Namun, publik perlu mengawasi dalam pelaksanaannya,” katanya.
Yang perlu diperhatikan itu di akhir tahun. Di akhir tahun itu ada ruang di mana baik pemimpin maupun anggota di bawah itu mau memberikan informasi bagus, mau dikatakan berhasil.
“Sehingga kadang di lapangan konsultan, direksi… (memberikan laporan yang bagus). Makanya kita harus kawal sampai 31 Desember,” tutup Ilham.
Hingga berita ini diturunkan, http://Mediakendari.com masih berupaya mengkonfirmasi kepada KPK RI, Pemprov Sultra, Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sultra, Dinas Cipta Karya, dan pihak pelaksana terkait klaim Pengamat Ilham tersebut.
Mediakendari.com menegaskan, seluruh pernyataan di atas adalah klaim dan analisis dari Pengamat Konstruksi Ilham, bukan vonis hukum. http://Mediakendari.com memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada semua pihak yang disebutkan.
Laporan : Tim Redaksi
