Reporter : M. Ardiansyah R
Editor : Kang Upi
KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berupaya menekan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah (Korwil) VIII, Edi Suryanto meminta pemerintah kabupaten dan kota serta badan usaha yang masih menunggak PKB harap segera melunasi.
Menurutnya, untuk Jumlah tunggakan PKB di Sultra yang terdata hingga saat mencapai angka Rp 100 milyar.
“Tunggakan perorangan ada yang lebih dari Rp 100 juta dari beberapa kendaraan. Inisial 10 penunggak pajak kendaraan bermotor perorangan yakni KS, S, B, S, J, H, A, W, S, A,” jelasnya Edi dalam rilisnya, Selasa (10/9/2019).
Edi menegaskan jika masyarakat, Pemda, dan badan usaha se Sultra yang memiliki kendaraan bermotor dihimbau untuk membayar PKB tepat waktu.
Baca Juga:
- BADKO HMI Sultra Rilis Pers : Bongkar Jejaring Bisnis Tambang Nikel, Sorot Arif Kurniawan dan Istri Gubernur ASR Arinta Nila Hapsari
- HAM Konawe Laporkan Pemborosan APBD Pameran Inovasi Daerah di Kejati : Kajati Sultra Dr Sugeng Bersama Bupati Yusran Ingatkan ASN Inovasi Harus Taat Hukum
- DARI JENDERAL JADI GUBERNUR SULTRA TERKAYA ke 2 Nasional, Harta ASR Tembus Rp623 Miliar, Publik Desak KPK Telusuri Sumbernya
- Mahasiswa dan WALHI Desak KEJAGUNG: Periksa Gubernur ASR dan Istrinya Usut Aliran Saham serta Konflik Kepentingan Arif Kurniawan
- WALHI dan Satya Bumi Bongkar Jejak Tambang Nikel ISTRI GUBERNUR SULTRA ASR, Tercatat di 3 Perusahaan Pegang Saham TSM, KKP, BPB, Diduga Berafiliasi Dengan Buronan Kejagung Arif Kurniawan di Minta Presiden Prabowo Bertindak Tegas
- Jalankan Instruksi Presiden Prabowo, POKDAR KAMTIBMAS Bhayangkara Sultra Siap Bantu Polri Petakan Perusahaan Tambang Disultra
“Untuk itu, dihimbau kepada seluruh wajib pajak agar mematuhi dan segera menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor tersebut,” ungkapnya
Tak hanya itu, KPK dlam rilisnya juga menyebutkan 10 inisial perusahaan penunggak PKB terbesar di Sultra dengan tunggakan mencapai Rp 300 jt yakni BJU, SA, UA, DR, KP, JNS, DRP, SMB, BJU, TMM.
“Untuk pemerintah kabupaten dan kota juga cukup besar walaupun ada pelunasan yang cukup signifikan,” tutupnya.
