Reporter : M. Ardiansyah R
Editor : Kang Upi
KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berupaya menekan tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah (Korwil) VIII, Edi Suryanto meminta pemerintah kabupaten dan kota serta badan usaha yang masih menunggak PKB harap segera melunasi.
Menurutnya, untuk Jumlah tunggakan PKB di Sultra yang terdata hingga saat mencapai angka Rp 100 milyar.
“Tunggakan perorangan ada yang lebih dari Rp 100 juta dari beberapa kendaraan. Inisial 10 penunggak pajak kendaraan bermotor perorangan yakni KS, S, B, S, J, H, A, W, S, A,” jelasnya Edi dalam rilisnya, Selasa (10/9/2019).
Edi menegaskan jika masyarakat, Pemda, dan badan usaha se Sultra yang memiliki kendaraan bermotor dihimbau untuk membayar PKB tepat waktu.
Baca Juga:
- Dari Konflik Agraria hingga Kerusakan Lingkungan, MSF Kolaka Desak Tata Kelola Nikel yang Berkeadilan
- BREAKING NEWS: Pasar Ranomeeto Ludes Terbakar Malam Ini
- Anggota DPRD Konawe Gugun Gelar Akad Nikah di Madinah, Bersama Epri
- Yuri Kemal Lantik Bupati Ikbar Ketua DPW PBB Sultra, Tegaskan: Ruksamin Putra Terbaik Sultra Layak Masuk Kabinet Prabowo
- DPC JPKP Nasional Konkep Ajukan Surat RDP ke DPRD Terkait Larangan Aktivitas Nelayan Rumpon di Empat Desa
- Kapal Rakyat Mati Mesin di Perairan Lapuko, Basarnas Kendari Kerahkan Tim Rescue
“Untuk itu, dihimbau kepada seluruh wajib pajak agar mematuhi dan segera menyelesaikan kewajiban pajak kendaraan bermotor tersebut,” ungkapnya
Tak hanya itu, KPK dlam rilisnya juga menyebutkan 10 inisial perusahaan penunggak PKB terbesar di Sultra dengan tunggakan mencapai Rp 300 jt yakni BJU, SA, UA, DR, KP, JNS, DRP, SMB, BJU, TMM.
“Untuk pemerintah kabupaten dan kota juga cukup besar walaupun ada pelunasan yang cukup signifikan,” tutupnya.
