Reporter : Safrudin Darma
Editor : Kang Upi
BURANGA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Buton Utara (Butur) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan Data Pemilih Tetap (DPT) hasil perbaikan ketiga. Rapat pleno penetapan DPT ini digelar di Hotel Sarae’a, Selasa (2/4/2019).
Kepala Divisi Data KPU Kabupaten Buton Utara La Ode Muhammad Mizwar mengatakan, pleno penetapan DPT hasil perbaikan ketiga Pemilu 2019, digelar terbuka.
“Dan juga kami akan melakukan pendataan kembali terhadap Data Pemilih Khusus yang akan dimasukkan di DPT kita,” tuturnya.
Mizwar berharap, data yang diberikan PPK tiap kecamatan kepada KPU sudah benar dan tidak ada lagi kesalahan atau terlupakan, khususnya di pemilih pemula.
Baca Juga :
- Dekan FEB Unusia Pimpin Kolaborasi Internasional Terbitkan Riset Akuntansi Ekologi Syariah di Jurnal Q1 JURIS Jakarta — Prestasi membanggakan kembali diukir oleh civitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia). Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Unusia, Dr. Muhammad Aras Prabowo, bersama tim peneliti lintas perguruan tinggi nasional dan internasional berhasil menerbitkan artikel ilmiah bereputasi tinggi di jurnal terindeks Scopus Q1. Riset bereputasi internasional ini terbit pada JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah) Vol. 25, No. 2 (2026) dengan judul “Toward a Sharia-Based Ecological Accounting Framework: Integrating Environmental Cost Recognition with Islamic Environmental Jurisprudence”. Penelitian ini merupakan buah kolaborasi strategis antara Dr. Muhammad Aras Prabowo (Unusia), Farid F Saenong, Ph.D (Akademisi Universitas Islam Internasional Indonesia – UIII), Prof. Muhammad Ashlyzan Razik (Guru Besar Universiti Malaysia Kelantan – UMK), dan Sutanti Idris (Mahasiswa Magister Akuntansi Universitas Indonesia – UI). Riset ini hadir berangkat dari keprihatinan terhadap praktik akuntansi keuangan konvensional yang kerap mengabaikan biaya kerusakan lingkungan. Selama ini, perusahaan cenderung memperlakukan dampak negatif seperti emisi karbon, deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati sebagai eksternalitas belaka, ketimbang sebagai liabilitas keuangan yang wajib diakui dan dipulihkan. Selain itu, pelaporan keberlanjutan berbasis Corporate Social Responsibility (CSR) dan Environmental, Social, and Governance (ESG) konvensional dinilai sering kali terjebak dalam praktik pencitraan (greenwashing) dan sekadar formalitas administratif (decoupling). “Sistem akuntansi konvensional memiliki kelemahan dasar karena tidak menyediakan landasan etis yang mengikat untuk menghitung biaya pemulihan ekologi. Di sisi lain, kita memiliki fikih lingkungan (fiqh al-bi’ah) yang sangat kaya dengan prinsip maqāṣid al-shari’ah dan kaidah lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh membahayakan dan membalas bahaya), namun selama ini belum terformulasikan secara operasional dalam standar akuntansi dan audit,” ujar Dr. Muhammad Aras Prabowo. 02/10/2026. Melalui metodologi sosio-legal empiris, pemetaan bibliometrik terhadap 215 artikel Scopus/Web of Science, serta wawancara mendalam dengan para pakar akuntansi, hukum Islam, dan aktivis lingkungan, tim peneliti merumuskan Model Akuntansi Ekologi Berbasis Syariah yang operasional. Kerangka kerja ini mengintegrasikan lima komponen utama: 1. Pengakuan Biaya Ekologis (Ecological Cost Recognition) : Wajib mengidentifikasi dan mengukur secara akurat biaya mitigasi, penyisihan dana rehabilitasi lahan, pemulihan ekosistem, serta kompensasi nyata bagi masyarakat terdampak. 2. Klasifikasi Etis Berbasis Syariah (Sharia-Based Ethical Classification): Mengelompokkan kewajiban lingkungan entitas bisnis berdasarkan prinsip perlindungan jiwa dan harta (maqāṣid al-shari’ah), kemaslahatan umum (maslahah), dan pencegahan kerusakan (lā ḍarar wa lā ḍirār). 3. Integrasi Tata Kelola (Governance Integration): Memasukkan akuntabilitas dan risiko ekologi ke dalam fungsi pengawasan Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Komite Risiko, dan pelibatan komunitas lokal. 4. Pelaporan & Pengungkapan Transparan (Reporting and Disclosure): Mengungkapkan secara rinci estimasi kewajiban pemulihan lingkungan dan dana penyisihan dalam laporan keuangan tahunan entitas. 5. Verifikasi & Audit Independen (Assurance and Verification): Mewajibkan adanya audit lingkungan independen, evaluasi etika syariah (Sharia-ethical review), serta verifikasi lapangan bersama masyarakat. Menurut Farid F Saenong temuan riset ini juga membawa implikasi penting bagi regulator dan industri, khususnya sektor ekstraktif, perkebunan kelapa sawit, energi, dan manufaktur. Tim peneliti merekomendasikan agar pelaporan biaya ekologis diubah dari yang semula bersifat sukarela (voluntary) menjadi kewajiban mutlak (mandatory). Selain itu, Sutanti Idris menambahkan bahwa lembaga perbankan dan pasar modal syariah didorong untuk memperketat kriteria penyaringan syariah (Sharia screening). Screening investasi syariah tidak boleh hanya berfokus pada ketiadaan unsur ribā atau kehalalan akad secara hukum, tetapi wajib memperhitungkan rekam jejak ekologis dan kewajiban pemulihan lingkungan perusahaan. Penerbitan artikel ilmiah Q1 ini menjadi bukti nyata komitmen kepemimpinan FEB Unusia dalam mendorong riset-riset bereputasi tinggi yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan keberlanjutan lingkungan. Artikel ilmiah selengkapnya dapat diakses secara terbuka melalui tautan resmi jurnal JURIS Vol. 25, No. 2 (2026) dengan judul “Toward a Sharia-Based Ecological Accounting Framework: Integrating Environmental Cost Recognition with Islamic Environmental Jurisprudence”.
- Hj Rujuwati Harun Nyatakan Siap Maju Sebagai Ketua KKSS Kota Kendari 2026-2030
- KAI Sultra Umumkan Hasil UKDPA 2026, 41 Peserta Dinyatakan Lulus Advokat
- KNPI Sultra Desak Kejagung dan Satgas PKH Transparan Soal Denda Administratif Perusahaan Nikel PT TMS di Kabaena Bombana
- Pos PJR Induk Sampara Jadi Tempat Singgah Favorit, Sopir: Pelayanan Ditlantas Sultra Nyaman dan Humanis
- Jalin Kerjasama Publikasi Jangka Panjang, Komisaris MEK TV Berikan Sertifikat Penghargaan Kepada Perwakilan Manajemen Huayou Cobalt dan Apresiasi IPIP Pomalaa sebagai Pusat Hilirisasi Baru di Sultra
“Awalnya jumlah DPT di Butur adalah 44.383 orang, data tambahan berjumlah 232 orang. Namun sekarang di pleno tahap tiga ini ada tambahan lagi 164 orang pemilih,” terangnya.
Ia juga berharap, PPK bisa bekerja dengan teliti dan fokus dalam penginputan data, untuk menghindari kesalahan.
“PPK agar sabar, dan dalam pengimputan data ini semoga jaringan bagus dan tidak ada kendala buat pengimputan,” tutupnya. (A)
