Kuras APBD Miliaran Rupiah untuk Pameran Inovasi, HAM KONAWE Laporkan Bupati dan Seluruh Kades-Lurah Se Konawe di Kejati Sultra
KENDARI, Mediakendari.com – Kabupaten Konawe kembali membara, Hari ini, Selasa (11/11/2026), Himpunan Aktivis Muda Cabang Konawe (HAM KONAWE) secara resmi melayangkan laporan pengaduan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara.
Yang dilaporkan bukan kaleng-kaleng, Laporan itu membidik:
Bupati Konawe, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Kepala Bagian (Kabag) Umum Setda Konawe.
Tak hanya Bupati Konawe yang ikut terlaporkan, namun SELURUH Kepala Desa dan Lurah Se-Kabupaten Konawe juga ikut terlaporkan atas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran APBD dan Pelanggaran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dalam kegiatan Pameran Inovasi Daerah Tahun 2026.
Penanggung Jawab sekaligus Jenderal Lapangan HAM KONAWE, Ian Saputra, menegaskan langkah ini bukan main-main.
“Kami mendeteksi adanya indikasi kuat penyalahgunaan wewenang dan anggaran daerah yang melibatkan jajaran top birokrasi Pemkab Konawe hingga ke tingkat pemerintahan desa dan kelurahan. Kegiatan Pameran Inovasi Daerah tahun 2026 ini diduga kuat menjadi ladang pengurasan dana APBD dengan taksiran miliaran maupun Anggaran Alokasi Dana Desa secara tidak sah!” tegas Ian Saputra di Kendari, Selasa (11/11/2026).
Atas kejadian ini, semua pihak yang dilaporkan masih berstatus TERLAPOR, dan menjunjung asas praduga tak bersalah tetap berlaku.
Menurut Ian, HAM KONAWE menilai, Pameran Inovasi Daerah 2026 diduga menjadi ajang pengurasan dana APBD dengan taksiran miliaran rupiah.
“Ini yang paling membuat rakyat Konawe marah. HAM KONAWE menduga adanya instrumen Pemda Konawe untuk melibatkan Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe untuk pengondisian anggaran yang sistematis dari tingkat atas,” pinta Ian.
Ia menyebut, Dana yang seharusnya untuk pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur dasar di desa, justru diduga dipangkas untuk membiayai kegiatan seremonial pameran.
“Bupati dan Sekda Konawe selaku pemegang otoritas tertinggi pengelolaan keuangan daerah seharusnya menjadi benteng transparansi, bukan malah membiarkan atau bahkan menginstruksikan kegiatan yang berpotensi merugikan negara. Ini jelas melanggar komitmen pemberantasan korupsi dan aturan Inpres Nomor 1 Tahun 2025,” tambah Ian Saputra.
HAM KONAWE menilai pelaksanaan pameran itu secara nyata telah menabrak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang pedoman efisiensi anggaran dan akuntabilitas tata kelola keuangan negara di daerah.
Inpres itu intinya: HEMAT Efisiensi. Jangan hambur-hamburkan uang rakyat untuk kegiatan seremonial belaka. Tapi di Konawe, justru diduga sebaliknya.
Untuk diketahui, Sebanyak 3 Tuntutan HAM KONAWE Ke KEJATI SULTRA:
1. Segera periksa Bupati dan Sekda Konawe, selaku penanggung jawab kebijakan anggaran daerah.
2. Panggil dan periksa Kabag Umum Setda Konawe terkait teknis realisasi anggaran Pameran Inovasi Daerah 2026.
3. Usut tuntas aliran dana dari seluruh Kepala Desa dan Lurah se-Kabupaten Konawe yang digunakan untuk menyokong kegiatan pameran tersebut.
Ancaman Aksi besar HAM KONAWE tidak main-main. Mereka berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas dan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Mapolda dan Kantor Kejati Sultra jika laporan ini tidak segera ditindaklanjuti secara transparan.
Sampai berita ini dibuat, Laporan tersebut sudah masuk ke Kejati Sultra. Tapi Belum ada penetapan tersangka, belum ada hasil audit BPK RI maupun audit Inspektorat.
Laporan : Tim Redaksi.
