Reporter : Hasrun
Editor : Kang Upik
RUMBIA – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Bombana Sulawasi Tenggara (Sultra) bakal melakukan sosialisasi ulang tentang penyusuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB di 22 Kecamatan se-Bombana.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 22 Juli 2019 lalu.
Kepala BKD Bombana Darwin mengatakan, pihaknya akan melakukan sosoialisasi langsung kepada masyarakat didaerah itu, tentang penyusuaian NJOP PBB baru.
“Setelah pembahasan perubahan anggaran, saya akan sosialisasi secara menyeluruh di 22 Kecamatan dengan melibatkan Kepala Desa,” ujar Darwin saat ditemui diruang kerjanya, Senin (29/7/2019).
BACA JUGA :
- Presiden Jokowi Berharap Program yang Direncanakan Tepat Sasaran dan Dirasakan Masyarakat saat Buka Musrenbangnas 2024
- Pj Bupati Harmin Ramba Kawal Proyek Strategis Kabupaten Konawe di Acara Musrembang Nasional
- Ketua PPWI Konawe Minta Polda Sultra Tuntaskan Kasus Dugaan Penggelapan Dana PT RBM
- Forkasa Anggap Foto Pj Bupati Konawe dengan Waketum PAN Bukan Simbol Politik Praktis
- LIRA Sultra Nilai Silaturahmi Pj Bupati Konawe dengan Petinggi Partai Tidak Ada Salahnya, Apalagi di Hari Libur
- Roadrace Bupati dan Kapolres Cup Koltim Sukses, AKBP Yudhi Puas
Menurutnya, dasar penetapan NJOP di Bombana dilakukan dengan cara mengikuti nilai jual harga pasar. “Tetapi tidak akan serta merta kita mengikuti hitam diatas putih, tetapi harus melihat kondisi ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa dibalik pajak yang bersifat memaksa ada wais. Dengan begitu, pihaknya juga membuka ruang bagi warga daerah itu yang merasa terbebani dengan PBB.
“Misalnya, masyarakat datang coba dihitung ulang pak, mungkin salah hitung. Cara menginputnya juga manual tidak menuntut kemungkinan dalam inputannya ada yang salah. Itu semua bisa kita lakukan perubahan, ada juga misalkan masyarakat datang pak saya tidak bisa bayar langsung nih, dicicil juga boleh,” tandasnya. (A)