Reporter : Erlin
Editor : Kang Upi
ANDOOLO – Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) bakal melaksanakan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
SKB Tiga Menteri tersebut yakni Nomor 182/6597/SJ, SKB No 15 tahun 2018, SKB No 153/Kep/2018 tentang penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
Pelaksanaan SKB Tiga Menteri di lingkup Pemda Konsel ini merupakan hasil konsultasi Bupati Konawe Selatan (Konsel), H. Surunuddin Dangga, ST. MM bersama Kabag Humas Setda Konsel, Muh Taufiq Amin Lar AP M.Si ke Kemendagri, Kamis (14/03/2019).
“Bupati Konsel berkonsultasi ke Sekjen Depdagri akan SKB tiga Menteri itu, untuk minta pertimbangan terkait ASN yang telah memiliki putusan tetap berdasarkan SKB III Menteri. Karena ini berkaitan dengan status dan nasib aparaturnya,” ujar Kabag Humas Setda Konsel, Muhammad Taufiq.
Ia menegaskan, hasil konsultasi yang diterima Sekretaris Departemen Dalam Negeri (Depdagri) Hadi Prabowo, bahwa ASN yang sudah sah terbukti melakukan tindak pidana Korupsi dan mempunyai putusan pengadilan maka tetap harus diberhentikan.
Baca Juga :
- Pemprov dan DPRD Paripurnakan HUT Sultra ke-60
- Wakili Pj Gubernur, Sekda Sultra Paparkan Tiga Kunci Sukses Otoda dari Kemendagri
- Keciprat Dana Pusat Rp 29 Miliar, Pj Bupati Konawe akan Fokus Tiga Program Pembangunan, Bangun Jalan Dari Kasipute Tembus Bandara HO
- LIRA Sultra Tantang Kejati Usut Proyek Pembangunan Stadion Lakidende yang Diduga Mangkrak
- Usai Terima Penghargaan dari Jokowi, KSK Klaim Didukung Surya Paloh dan Partai Pemenang Pilpres untuk Maju Cagub Sultra
- Status Kinerja Tinggi, Hanya Kery Satu-satunya Mantan Bupati di Sulawesi yang Turut Raih Penghargaan dari Presiden Jokowi
“Dari hasil konsultasi ini, artinya hasil konsultasi ini SKB tiga Menteri harus dilaksanakan,” ungkap ucap Taufik.
Muhammad Taufiq juga mengungkapkan, Bupati Konsel juga meminta petunjuk penerapan SKB ini pada terhadap ASN Konsel yang berasal daerah lain, namun saat ini bertugas di Konsel.
“Intinya adalah SKB tiga Kementerian harus dilaksanakan. Kalaupun ada pihak yang akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yang bersangkutan (ASN) diberikan ruang untuk mengajukan gugatan sesuai mekanisme hukumnya,” tambahnya.
Ia juga menegaskan, dari hasil konsultasi tersebut, dalam waktu dekat Bupati Konsel, H. Surunuddin Dangga akan menjalankan amanah SKB tiga Menteri tersebut.
“Bupati sudah meminta petunjuk terkait keputusan yang akan dijalankan. Dalam waktu dekat akan disampaikan dalam bentuk surat oleh pihak Kemendagri agar dijalankan oleh Bupati dalam waktu dekat ini,” tutupnya. (A)