Lidik Krimsus RI Minta Gubernur ASR Berkantor di Stadion Lakidende, Siapa Suruh Tender Proyek Bulan Oktober Hingga Deadline 23 Desember 2026 Sudah Harus Klar
KENDARI, Mediakendari.com – Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) meminta Gubernur APBD Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), untuk berkantor di Stadion Lakidende.
Desakan tersebut disampaikan menyusul sorotan terhadap proyek-proyek di Sultra yang disebut ditender pada bulan Oktober, namun deadline-nya dipatok 23 Desember 2026 sudah harus klar pengerjaannya.
“Gubernur ASR harus berkantor di Stadion Lakidende. Jangan hanya sidak sesekali, tapi kawal langsung setiap hari sampai proyek benar-benar klar,” ujar Ketua Lidik Krimsus Ri Ramadan dalam keterangannya kepada Mediakendari.com.
Menurut Ramadan, kehadiran langsung Gubernur di lokasi proyek sangat penting agar tidak hanya menerima laporan bagus-bagusan dari atas meja. Gubernur harus melihat langsung kondisi lapangan, progres pekerjaan, jumlah pekerja, material, hingga kualitas pengerjaan.
SIAPA SURUH TENDER OKTOBER?
Ramadan juga mempertanyakan, siapa yang menyuruh tender proyek dilakukan pada bulan Oktober, sementara deadline-nya sudah mepet 23 Desember 2026.
“Siapa suruh tender proyek bulan Oktober? Kalau tender Oktober, kontrak baru turun, kerja baru jalan, tapi deadline 23 Desember sudah harus klar. Itu yang kami pertanyakan,” tegasnya.
Padahal, menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengingatkan agar proyek konstruksi jangan dilelang di bulan Oktober. Proyek konstruksi disebut memiliki tahapan yang tidak bisa dikebut, seperti umur beton, pengadaan material dari luar, hingga pekerjaan yang harus berurutan.
“KPK sudah ingatkan jangan lelang Oktober. Nah sekarang terbukti, proyek dikejar deadline. Ini yang bikin proyek rawan, rawan mutu, rawan waktu, rawan PBJ,” ujarnya.
DEADLINE 23 DESEMBER HARUS KLAR
Lidik rimsus Ri menegaskan, deadline 23 Desember 2026 sudah harus klar. Tidak ada alasan untuk molor dan tidak boleh menyeberang tahun.
Menurutnya, jika proyek dipaksakan selesai hanya demi mengejar deadline, maka yang dikhawatirkan adalah pekerjaan selesai di atas kertas, tapi bermasalah di lapangan dan bermasalah di hukum.
“Rakyat mau lihat hasil, bukan alasan. Kalau proyek Lakidende molor, yang rugi rakyat Sultra. Uang rakyat sudah keluar, tapi hasil tidak dirasakan,” katanya.
Ia juga mengingatkan soal temuan di Stadion Lakidende yang disebut baru mencapai 16,76 persen dan sudah terjadi deviasi minus 4 persen. Artinya, pekerjaan disebut sudah minus dari rencana, padahal sisa waktu menuju deadline semakin pendek.
“Kalau sudah deviasi minus, Gubernur harus turun langsung. Berkantor di Lakidende, panggil PPK, kontraktor, konsultan pengawas, tanya setiap hari progresnya berapa,” tegas Ramadhan.
DUKUNG GUBERNUR, TAPI KAWAL
Ramadan menegaskan, pihaknya mendukung program Gubernur ASR. Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan pengawasan ketat agar program tersebut benar-benar berhasil dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Kami dukung Pak Gubernur ASR. Justru karena kami dukung, kami minta beliau berkantor di Lakidende. Biar beliau tahu langsung mana yang kerja, mana yang tidak kerja, mana yang benar, mana yang asal-asalan,” ujarnya.
Ia juga meminta KPK, Polda Sultra, dan Kejati Sultra untuk ikut mengawal proyek miliaran di Sultra hingga 31 Desember, agar tidak ada proyek yang selesai di kertas tapi bermasalah di hukum.
Sebelumnya, 14 November 2026 – Proyek pembangunan Gedung KONI dalam Kawasan Lakidende Sport Center, Kota Kendari, diduga mengabaikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Dugaan tersebut muncul setelah debu dari aktivitas galian dan timbunan proyek diduga bertebaran di mana-mana tanpa pengendalian yang memadai, hingga diduga masuk ke dalam Masjid di sekitar kawasan Lakidende.
Proyek tahap pertama Lakidende Sport Center tersebut memiliki anggaran pekerjaan fisik sebesar Rp 33 Miliar. Pekerjaan ini meliputi Gedung KONI, asrama atlet, tenis dan padel indoor, tenis outdoor, golf, minisoccer, serta jogging track.
Berdasarkan pantauan Lembaga Informasi Data Investigasi Korupsi dan Kriminal Khusus Republik Indonesia (LIDIK KRIMSUS RI) di lokasi, aktivitas galian diduga berlangsung tanpa penyiraman, tanpa jaring penahan debu, dan tanpa penutup material.
Dalam video dokumentasi yang dihimpun LIDIK KRIMSUS RI, terlihat tanah di lokasi proyek dalam kondisi kering dan terbuka. Kepulan debu diduga terlihat di beberapa titik dan diduga terbawa angin hingga ke jalan raya, pemukiman warga, dan rumah ibadah.
Diduga Debu Masuk Masjid
Warga sekitar diduga mengeluhkan debu yang masuk ke dalam Masjid. Lantai, karpet, dan sajadah diduga cepat tertutup debu sehingga mengganggu kenyamanan jamaah saat beribadah.
Selain ke Masjid, debu diduga juga masuk ke rumah warga dan warung di sekitar proyek.
Pagar proyek diduga hanya berupa pagar seng sementara di sebagian sisi dan tidak menutup rapat lokasi. Sisi lainnya diduga terbuka dan langsung berbatasan dengan jalan umum.
Pekerja di lokasi diduga tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap seperti masker, kacamata, helm, dan rompi saat bekerja di area berdebu. Rambu peringatan K3 diduga juga tidak terpasang di sisi jalan.
Ketua LIDIK KRIMSUS RI, Ramadan, mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman, namun temuan awal tersebut patut diduga sebagai bentuk pengabaian K3.
“Kami menduga K3 di proyek ini diabaikan. Debunya bertebaran di mana-mana, diduga sampai masuk ke Masjid. Kami tegaskan ini masih dugaan, tapi dugaan ini berdasarkan pantauan langsung dan keluhan warga. Kami minta pihak proyek memberikan klarifikasi,” ujar Ramadan, Jumat (14/11/2026).
Menurut Ramadan, jika dugaan tersebut benar, maka debu galian dapat membahayakan kesehatan pekerja, warga, dan jamaah. Debu diduga dapat menyebabkan batuk, sesak napas, dan iritasi mata jika dihirup terus-menerus.
Debu di jalan diduga juga dapat mengurangi jarak pandang pengendara dan berpotensi membuat jalan menjadi licin saat hujan.
Diduga Langgar Aturan
LIDIK KRIMSUS RI menduga kondisi tersebut berpotensi melanggar kewajiban penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMK3) sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No. 10 Tahun 2021, UU Jasa Konstruksi, UU Keselamatan Kerja, serta UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Biaya K3 dan pengendalian lingkungan diduga telah dianggarkan dalam RAB proyek. Jika diduga tidak dilaksanakan di lapangan, maka patut diduga terjadi pengurangan spesifikasi pekerjaan. Dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui audit dokumen.
“Kami mendukung pembangunan Lakidende Sport Center. Namun kami menduga pembangunan harusnya tetap ramah lingkungan dan memperhatikan K3. Kami tidak menuduh, kami meminta pihak terkait membuktikan bahwa K3 sudah dijalankan,” kata Ramadan.
Desakan LIDIK KRIMSUS RI
Atas dugaan tersebut, LIDIK KRIMSUS RI mendesak:
• 1. PPK, Kontraktor Pelaksana, dan Konsultan Pengawas segera memberikan klarifikasi dan melakukan pengendalian debu.
• 2.Diduga perlu dilakukan penyiraman jalan kerja, pemasangan jaring penahan debu, penutupan material, dan pencucian roda truk.
• 3. Pekerja diduga perlu diwajibkan memakai APD lengkap.
• 4. Pihak proyek diduga perlu bertanggung jawab atas debu yang masuk ke Masjid dan rumah warga.
• 5. Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari diduga perlu turun melakukan pengawasan.
LIDIK KRIMSUS RI menyatakan jika dalam 3×24 jam tidak ada perbaikan dan klarifikasi, pihaknya akan melaporkan dugaan tersebut secara resmi ke Aparat Penegak Hukum untuk dilakukan audit terhadap realisasi biaya K3 dan lingkungan pada proyek Rp 33 Miliar tersebut.
LIDIK KRIMSUS RI
Penulis: Tim Redaksi
