KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Kota Kendari menyatakan sikap tegas menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah salah satu kementerian. PC IMM menilai gagasan tersebut bertentangan dengan semangat Reformasi 1998 serta berpotensi mengancam independensi institusi kepolisian.
Ketua PC IMM Kota Kendari, Dirman, menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia merupakan amanat reformasi yang telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan.
“Dalam semangat Reformasi 1998, Polri memang ditempatkan langsung di bawah Presiden. Hal ini ditegaskan dalam TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 dan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia,” ujar Dirman, Kamis (29/01/2026).
Menurutnya, persoalan utama yang perlu dibenahi saat ini bukanlah struktur kelembagaan Polri, melainkan peningkatan kualitas kinerja, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum.
“Yang harus diperkuat adalah profesionalisme dan integritas Polri. Bukan justru mengubah posisinya di bawah kementerian yang tidak menyentuh akar persoalan reformasi,” tegasnya.
Dirman juga mengingatkan bahwa jika Polri berada di bawah kementerian, hal tersebut berpotensi membuka ruang intervensi politik yang dapat merusak independensi institusi kepolisian.
“Jika Polri berada di bawah kementerian, sangat mungkin terjadi politisasi kekuasaan. Ini berisiko menjadikan Polri tidak lagi sebagai alat negara, melainkan alat kepentingan politik tertentu,” katanya.
Selain itu, PC IMM Kota Kendari mengapresiasi pernyataan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang menegaskan komitmen Polri untuk tetap berada di bawah Presiden demi menjaga sistem komando yang jelas dan pertanggungjawaban yang transparan.
PC IMM menilai posisi Polri sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Jika ditempatkan di bawah kementerian, dikhawatirkan justru akan memperlambat respons institusi terhadap kebutuhan masyarakat.
Sebagai organisasi mahasiswa yang konsisten mengawal isu demokrasi, hukum, dan keadilan sosial, PC IMM Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk terus mendorong reformasi Polri secara substantif, dengan menekankan nilai profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas demi terwujudnya penegakan hukum yang adil, berintegritas, dan berpihak kepada rakyat. (B)
Laporan: Ahmad Mubarak
