Reporter: Ruslan
Editor : Kang Upi
KENDARI- Pembangunan pasar rakyat Wantulasi yang terletak di Desa Wantulasi, Kecamatan Wakorumba Utara Kabupaten Buton utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra) mangkrak.
Padahal pembangunan pasar rakyat ini menelan anggaran yang cukup fantastis yakni sekitar Rp 5,7 miliyar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait hal tersebut, Sekretaris Direktur Eksekutif BAKORNAS LKBHMI PB HMI, La Ode Erlan mengancam bakal melaporkan kontraktor pembangunan pasar tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Menurutnya, pembangunan pasar dilakukan PT. Joint Indonesia dan CV. Gried Design selaku konsultan pengawas proyek pembangunan tersebut.
“Seharusnya sesuai jadwal pembangunan pasar yang dimulai pada 18 September 2018 dan berakhir pada 16 Desember 2018 atau 90 hari kalender kerja,” ungkap Erlan melalui pesan singkat, Kamis (20/6/2019).
Baca Juga :
- Nur Alam Gelar Buka Puasa Bersama Santri dan Anak Yatim di Masjid Al Alam Kendari
- Polemik Dugaan Tambang Nikel Ilegal di Konut, Status Hukum Anton Timbang Jadi Sorotan
- Siswa SIP Angkatan 55 Polda Sultra Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Al-Ikhlas Baruga
- Kapolda Sultra Salurkan Zakat Fitrah kepada 159 Penerima Jelang Idulfitri
- Kapolda Sultra Pantau Puncak Arus Mudik di Pelabuhan Amolengo dan Torobulu
- Indomie Berangkatkan 11.300 Pemudik Mitra Warmindo Lewat Program Mudik Bersama 2026
Ia juga menjelaskan, pihaknya telah mengumpulkan bukti dan akan melaporkan ke KPK RI. “Dalam waktu dekat saya akan membawa bukti-bukti tersebut di KPK,” ujarnya.
La Ode menduga ada tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum terkait pada pembangunan pasar rakyat tersebut.
“Saya akan menyurat secara resmi dan meminta KPK untuk memberikan perhatian serius kepada pembangunan pasar tersebut,” pungkasnya. (B)
