Reporter: Erlin
ANDOOLO – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) menggelar Rapat Evaluasi Monitoring Center Of Prevention (MCP) Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dipimpin Wakil Bupati, H. Arsalim Arifin didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), H. Sjarif Sajang.
Rapat yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati, Jum’at 6 Maret 2020 itu, dihadiri Kepala Inspektorat, para Pimpinan OPD dan sejumlah Kepala Bagian Lingkup Pemda Konsel.
Rapat digelar untuk mengevaluasi progres capaian MCP Korsupgah Pemda Konsel pada Maret 2020, yang selanjutnya akan disampaikan pada saat rapat evaluasi di tingkat Provinsi.
Wabup Konsel, Arsalim mengapresiasi rapat yang menurutnya bagian rencana aksi dalam pemberantasan korupsi yang terintegrasi dan dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
“Yang setiap laporan kerja OPD memiliki nilai standar dan terpantau langsung pihak KPK melalui aplikasi yang disediakan, sehingga tanpa KPK berkunjung ke daerah sudah bisa mengontrol dan menilai hasil kerja kita dan dilakukan pencegahan sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Dikatakannya juga pertemuan itu bentuk komitmen kuat Pemda Konsel di bawah kepemimpinan Bupati, H. Surunuddin Dangga bersama dirinya, dalam mewujudkan Pemerintahan Good Governance yang efektif, transparan dan bebas korupsi berbasis sistim elektronik, demi kelancaran pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Sekda Konsel, Sjarif Sajang dalam arahannya mengatakan, hasil rapat evaluasi akan diteruskan ke tingkat Provinsi yang akan dihadiri pihak KPK. Untuk itu ia meminta para OPD menyampaikan laporan capaiannya termasuk kendala yang dihadapi, agar ada solusi penyelesaiannya.
Agar dapat berjalan dan lebih maksimal, sambungnya, ia berharap kerja sama dan sinergi dapat terjalin dengan baik pada semua pihak. Dengan memberikan perhatian ekstra terkait hal tersebut, sesuai hasil koordinasi dan kesepakatan bersama.
Diungkapkannya juga, dengan sistem pelaporan dan rapat evaluasi seperti yang dilaksanakan hari ini, sangat bermanfaat untuk menjadikan pribadi, institusi dan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan menghindarkan dari perbuatan yang menjerumuskan ke ranah hukum.
Untuk diketahui, Program MCP sebagai alat melaksanakan monitoring dan evaluasi atas progress rencana aksi yang dilaksanakan oleh Pemda, melalui aplikasi MCP Korsupgah KPK online yang terus terupdate dan terpantau.
Dengan delapan capaian Indikator Area Intervensi, diantaranya, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Management ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Managemen Aset Daerah.
