Reporter : Syaud Al Faisal
BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah (Buteng) berhasil memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2020. Capaian ini menjadikan Pemkab Buteng mencatatkan WTP empat kali berturut-turut.
Atas keberhasilan ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penghargaan kepada Pemkab Buteng. Penghargaan berupa piagam yang diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau, Hariyanto yang diterima Sekda Buteng, Kostantins Bukide, di Aula Kantor Bupati Buteng, Senin 18 oktober 2021.
Sekda Buteng, Kostantinus Bukide mengucapakan terima kasih atas piagam penghargaan yang diberikan Menteri Keuangan RI. Penghargaan ini membuktikan pengelolaan anggaran di Buteng telah sesuai dengan aturan.
“Ini merupakan momentum kita semua untuk tetap berkomitmen dengan semangat mempertahankan prestasi WTP. Semoga tahun depan kita bisa dapat prestasi yang sama, sehingga bukan hanya piagam namun plakat juga kita akan terima,” katanya.
Kata dia, opini WTP tak lepas dari kinerja seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Ia pun mewanti-wanti agar kinerja tersebut terus dipelihara dan ditingkatkan di masa depan.
“WTP bukanlah akhir, harapannya dengan pengelolaan APBD Buteng bisa menyejahterakan masyarakat sebab kepentingan masyarakat adalah prioritas bagi kita,” katanya.
Kepala KPPN Baubau, Hariyanto mengatakan, pemberian opini WTP didasarkan atas kinerja pemerintah daerah terkait laporan keuangannya sesuai parameter yang telah ditetapkan.
Diantaranya kesesuaian dengan standar akuntasi pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian internal.
“Apabila keempat hal itu memenuhi, maka daerah tersebut akan mendapatkan opini tertinggi berupa WTP. Pemkab Buteng telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah,” katanya
Hariyanto menambahkan, Kemenkeu berharap besar opini WTP yang diraih Pemkab Buteng tersebut bisa menjadi semangat dalam meningkatkan kualitas dari pelaksanaan alokasi anggaran yang sudah diberikan.
“Sebenarnya WTP bukanlah tujuan akhir, karena tujuan akhir pengelolaan keuangan adalah untuk kemakmuran dan kesejahteraan semua masyarakat,” tandasnya. (advetorial)
