Reporter: Kardin
Editor: Kang Upi
KENDARI – Langkah 31 Anggota DPRD Sultra yang hendak mencabut pinjaman Pemprov Sultra sebanyak Rp 1,2 Triliun mendapat tanggapan dari Pengamat Hukum, Dr LM Bariun, SH.,MH.
Kata Bariun, jika pinjaman tersebut telah masuk dalam postur APBD 2020 melalui Perda, maka sudah tidak dapat lagi dipersoalkan.
“Jadi itu sudah tidak bisa lagi diganggu karena sudah masuk dalam postur APBD 2020. Boleh diganggu kecuali masih diperubahan anggaran,” jelas Bariun, Kamis (21/11/2019).
Lanjut Bariun, jika yang dipermasalahkan adalah waktu pinjaman sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, terutama dalam pasal 13 ayat 2 menjelaskan, untuk pembayaran kembali pinjaman mulai dari pokok bunga tidak boleh melebihi masa jabatan Gubernur Sultra. Jelasnya, tidak melanggar peraturan.
BACA JUGA:
- DPP JPKPN Minta Kejati Lidik Semua Proyek BPBD Sultra Tahun Anggaran 2023
- Perkara Barang Kesayangan Mau Dijual, Pemuda di Baubau Tega Membom Keluarganya Sendiri
- Polda Sultra Diminta Transparan Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Dishub dan Dinkes Konawe
“Itu kan persoalan waktu tiga tahun pengembalian. Sekarang kan jabatan gubernur baru belum sampai dua tahun, berarti masih bisa. Jadi itu pinjaman jangka menengah,” ungkapnya.
Direktur Pascasarjana Unsultra itu juga membeberkan, jika nantinya terjadi pencabutan pinjaman dari DPRD Sultra, maka yang akan terjadi adalah seluruh kegiatan di tahun 2020 bakal terhenti.
“Semua kegiatan akan terhenti. Karena itu sudah masuk dalam APBD, jadi sama saja mengganggu kegiatan yang lainnya,” ungkapnya. (B)
