Reporter: Hasrun
Editor: Kang Upi
RUMBIA – Pengusaha walet di Kabupaten Bombana mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bombana untuk mencabut Perda nomor 4 Tahun 2018 tentang sarang burung walet.
Pasalnya, Perda yang salah satunya mengatur tentang pajak sarang burung walet ini dinilai memberatkan para pengusaha walet.
Tuntutan itu disampaikan puluhan pengusaha walet yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Bersatu (GRB) dalam aksi demonstrasi di Sekretariat DPRD Bombana, Senin (2/12/2019).
Salah seorang pengusaha walet, Alwan mengatakan, di wilayah Bombana belum pantas diterapkan pajak walet. Sebab budidaya sarang walet didaerah itu masih dalam tahap rintisan.
“Belum sempat mengembalikan modalnya, sudah harus dipajak 10 persen,” ujar Alwan sebagaimana dibenarkan rekan-rekannya.
Ia meminta DPRD agar melakukan pengkajian ulang terhadap Perda sarang walet yang mengharuskan pemilik menyetor pajak sebesar 10 persen dari hasil yang didapatkan.
Baca Juga :
- Gubernur Sultra Optimistis Kawasan Olahraga Lakidende Rampung 31 Desember 2026, Meski Progres Baru 16,76 Persen, Diminta Masyarakat Awasi Proyek Rp35 M
- Polisi Bersama Masyarakat di Masjid Agung Al-Kautsar Kendari
- KOMENTAR NETIZEN KONAWE MEMBLUDAK! Kepemimpinan Ya Syam Dituding Hobi Hura-Hura Anggaran Ditengah Banyak Jalan Rusak, Ini Isi Komentar Paling Pedas
- Presiden Prabowo Suruh Efisiensi, Masyarakat Konawe Ribut Gegara Sewa ARTIS Ratusan Juta Padahal TPP ASN 10 Bulan Tak Dibayar, Dana Desa dan Kelurahan Bayar Sewa Tenda Puluhan Juta Untuk Inovasi, Kejati Sultra Didesak Turun Periksa
- Polres Baubau Kawal 98 Kader PMII Sultra ke Muspimnas Bandung, Kapolres Noer Alam : Mereka Adik-Adik Kita, Harus Aman Sampai Tujuan
- KEPMEN 365 SOLUSI LAPANGAN KERJA, Ketua Pokdarkamtibmas, Rusmin Abdul Gani Minta Menteri ESDM Bahlil Implementasi Sampai ke Lapangan
“Pending dulu, baru sosialisasi dengarkan apa keinginan masyarakat,” tegas Alwan.
Tempat yang sama, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Rakyat (LBHR) Sultra, Basri Tahir, SH menjelaskan, mestinya Perda tersebut lahir melalui proses, agar tidak menyelahi aturan yang ada.
“Ada yang ganjil bagi masyarakat. Mereka baru mengetahu bahwa ada Perda walet pada 14 November 2019. Padahal Perda tersebut lahir 2018,” ungkap praktisi hukum itu.
Menurutnya, Perda nomor 4 Tahun 2018 yang telah dibuat Pemda dan DPRD Bombana cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil dan materil. “Untuk itu kita mendesak DPRD Bombana untuk mencabut Perda tersebut,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Bombana, Iskandar meminta waktu untuk mengumpulkan referensi yang mengutakan dalam menindaklanjuti persoalan Perda sarang walet tersebut.
“Soal pajak walet sekali lagi saya tegaskan ini hadir sebelum kami berada di DPRD. Saya setuju jika ini dilakukan evaluasi, dan kami akan menumpulkan fakta untuk ini,” tegas Ketua PKB Bombana itu. /B
