KENDARI, MEDIAKENDARI.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat agenda Reforma Agraria.
Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D., saat mewakili Gubernur Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka dalam pembukaan Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Sultra Tahun 2025 yang digelar di Kendari, Senin (9/12/2025).
Dalam sambutan yang dibacakan Sekda, Gubernur Andi Sumangerukka menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur GTRA, Forkopimda, Kantor Pertanahan, serta pemangku kepentingan lainnya yang selama ini konsisten berperan dalam percepatan Reforma Agraria di Sultra.
“Reforma Agraria bukan sekadar program, melainkan kebijakan fundamental untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Asrun Lio saat menyampaikan pesan Gubernur.
Sekda menegaskan kembali arahan Gubernur terkait tiga fokus utama pelaksanaan Reforma Agraria di Sultra sejak GTRA dibentuk pada 2019.
Menurutnya, kinerja GTRA selama lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan, namun tantangan dalam penyelesaian konflik agraria masih memerlukan perhatian serius.
Asrun Lio membawa pesan khusus Gubernur terkait percepatan penanganan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Tanah yang telah masuk kategori clear and clean harus segera diproses melalui skema legalisasi aset maupun redistribusi tanah agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
“Ini menjadi prioritas. Sertifikasi dan pemanfaatan tanah harus berjalan cepat agar masyarakat segera mendapatkan kepastian hukum dan akses ekonomi,” tegas Asrun.
Selain penataan aset, Gubernur melalui Sekda menekankan pentingnya penataan akses. Pemerintah daerah didorong untuk membuka ruang bagi penerima manfaat Reforma Agraria melalui fasilitasi permodalan, dukungan sarana produksi pertanian, pelatihan teknologi, dan akses pemasaran.
“Penataan akses merupakan kunci keberlanjutan. Reforma Agraria tidak boleh berhenti pada sertifikat, tetapi harus mendorong masyarakat menjadi lebih mandiri,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Gubernur juga meminta dukungan Forkopimda dan instansi terkait untuk memperkuat sinergi dalam penanganan berbagai konflik agraria yang masih terjadi. Pendampingan dan upaya penyelesaian menyeluruh dinilai penting agar konflik pertanahan tidak terus berlarut.
“Keberhasilan Reforma Agraria bergantung pada kolaborasi. GTRA harus hadir sebagai solusi dan penggerak harmonisasi kebijakan lintas sektor,” jelas Sekda.
Melalui momentum Rakor Akhir GTRA 2025 ini, Pemprov Sultra berharap seluruh instansi dapat melakukan evaluasi komprehensif sekaligus merumuskan langkah percepatan untuk tahun-tahun mendatang.
Gubernur menegaskan perlunya komitmen bersama untuk menghadirkan success stories yang dapat menjadi contoh keberhasilan Reforma Agraria di kabupaten/kota se-Sultra.
