Redaksi
KENDARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Paripurna dengan agenda peresmian dan pengambilan sumpah janji pimpinan defenitif dewan Konawe masa jabatan 2019 – 2024.
Pada paripurna yang digelar Kamis (27/9/2-19) di Ruang Sidang DPRD Konawe, resmi dilantik sebagai Ketua definitive H Ardin dan Wakil Ketua definitive Kadek Ray Sudiani bersama Rusdianto.
Peresmian dan pengucapan sumpah janji para pimpinan DPRD Konawe dipimpin langsung Wakil Ketua Pengadilan Negeri Konawe, Agus Maksum Mulyohadi, SH MH.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Konawe Ardin menjelaskan, bahwa pelantikan ini digelar sesuai amanat UU nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
“Bahwa pimpinan DPRD berasal dari partai politik, berdasarkan hasil perolehan kursi dan suara hasil Pemilu yang ada di DPRD,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan, kualitas dan kapabilitas para pimpinan dewan harus diwujudkan melalui kemampuan memimpin dan menyerap aspirasi, ide dan gagasan serta kemampuan melihat kondisi masyarakat.
“Namun kesuksesan kepemimpinan ini tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dari seluruh elemen yang ada di lembaga legiselatif. Karena pimpinan dan anggota dewan merupakan satu kesatuan yang utuh,” ujarnya.
Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Konawe, Gusli Topan Sabara menjelaskan bahwa pelantikan pimpinan DPRD merupakan momen besar bagi Kabupaten Konawe khususnya dalam menyongsong masa depan lebih baik.
Baca Juga:
- PT LAW Jadi Contoh Buruk Pemberdayaan, Cegah Konflik Antar Pengusaha Lokal
- Ampuh Sultra Harapkan Pemilik IUP Tak Salah Gunakan Kepmen ESDM 365 untuk Monopoli Jasa Pertambangan
- BULOG Cetak Rekor Sejarah, Pengadaan Beras Tembus 4 Juta Ton
- KSPM FEB UHO Gelar Webinar Nasional, Membongkar Mitos ‘Cepat Kaya’ dan Keamanan Berinvestasi di Pasar Modal Indonesia
- GERAK Sultra Bongkar Rp 9 T, Gubernur LIRA Lanjut Desak KPK Usut Dugaan Pencucian Uang Gubernur ASR
- Bobrok PT TMS Terus Terbongkar! Jual 14,4 Juta Ton Nikel di Kawasan Hutan, GERAK Sultra, Temuan BPK RI : Kerugian Negara Rp 9 T, Denda Rp 2,09 T Nunggak Rp 1,5 T
“Bahwa sesuai amanat UU nomer 23 tahun 2014 bahwa unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Bupati dan DPRD. Sehingga kepala daerah dan DPRD adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan,” terangnya.
Dikesempatan tersebut, Gusli juga menjelaskan bahwa dirinya bersama Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa meminta dukungan dari seluruh anggota dan pimpinan DPRD Konawe untuk visi misi ‘Konawe gemilang.
“Visi misi tersebut yakni program sejuta beras, sejuta sapi dan ketiga adalah program seribu kolam, ketiga program ini merupakan serapan dari kearifan lokal masyarakat Konawe, sebagai tumpuan kemakmuran,” pungkasnya.
