Reporter: Hendrik B
Editor: Taya
KENDARI – Tim Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara akan menyambangi pelapor kasus pencabulan anak di bawah umur yang diduga dilakukan oknum pejabat di Buton Utara.
“Mungkin kita yang ke sana karena ini hanya pelapor,” ungkap Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sultra, AKBP La Ode Aris kepada MEDIAKENDARI.com saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (21/11/2019).
La Ode mengatakan, pihaknya menyambangi pelapor karena pelapor tidak kunjung datang saat dilakukan pemanggilan sebanyak dua kali. “Kami secepatnya akan ke sana,” ujar La Ode.
Baca Juga :
- Direktur Penyidikan Jampidsus Dikonfirmasi Penindakan Hukum Terkait Sanksi Satgas PKH Rp2,19 Triliun terhadap Istri Gubernur Sultra ASR Belum Merespons
- Perubahan APBD 2026 Sultra Fokus Perkuat Pelayanan Dasar dan Pembangunan Daerah
- Kejati Sultra Akui Geledah Rumah Direktur PT WNN Hasil Tambang Nikel di Kolaka, LMP Desak Bongkar Hasil Penyitaan
- Kejati Sultra Turun Tangan, Aset Pemprov yang Bermasalah Mulai Ditelusuri
- Strategi Penanganan Hukum di Pengadilan, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra Tekankan Checks and Balances Hak Masyarakat
- Kajati Sultra Tanggapi Kapolda soal Kapal Azimat: Jangan Hanya Kejar Perkara, Negara dan Korban Harus Dapat Manfaat
Informasi sebelumnya, oknum pejabat di Buton Utara dilaporkan ke Polisi oleh Edi Ayah korban seperti yang tercatat dalam laporan bernomor: LP/18/IX/2019/Sultra/Res Muna/SPKT Sek Bonegunu, tanggal 26 September 2019.
Seperti yang diberitakan sebelumnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memastikan akan memberi layanan perlindungan terhadap korban dugaan eksploitasi seksual di Buton Utara.
Keputusan diberikannya perlindungan tersebut diambil dalam Rapat Paripurna Pimpinan LPSK yang dilakukan pada senin (21/10/2019) lalu.
“Sudah diputuskan diterima dengan layanan berupa layanan pemenuhan hak prosedural, rehabilitasi psikologis, dan fasilitasi restitusi,” ujar Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu dalam rilisnya.
Pemenuhan hak prosedural dimaksudkan agar hak-hak korban serta para saksi terjamin selama proses peradilan. Hal ini penting karena sebagai korban maupun saksi, akan mengikuti rangkaian proses peradilan pidana terkait perkara yang menimpa korban.
“Dengan terjaminnya hak mereka, maka mereka dapat memberikan keterangan kepada penegak hukum dengan sebaik-baiknya,” jelas Edwin.
Sementara rehabilitasi psikologis ditujukan untuk memulihkan kondisi kejiwaan korban pasca menjadi korban. Adanya tindak pidana sendiri pasti akan meninggalkan trauma untuk korban. Sedangkan restitusi adalah hak korban berupa ganti rugi dari pelaku untuk korban. Restitusi ini diperoleh melalui proses peradilan pidana dan LPSK memiliki wewenang untuk melakukan fasilitasi berupa penghitungan ganti rugi.
Berdasarkan hasil telaah tim LPSK diketahui ada kerugian materil yang dialami keluarga korban. Selain kepada korban, LPSK juga memberikan perlindungan kepada ayah dan teman korban. Hal ini terkait pentingnya keterangan yang dimiliki mereka, dimana ayah korban merupakan pelapor sedangkan teman korban menjadi saksi atas perkara ini. (a)
