Kendari, Mediakendari.com – Kesabaran sudah habis! Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Sulawesi Tenggara mendesak Mabes Polri untuk mengambil alih penanganan dugaan korupsi belanja makan minum Sekretariat Daerah (Setda) Pemda Konawe senilai Rp 9,2 Miliar .
Penanganan dugaan penyimpangan anggaran makan dan minum di lingkungan Setda Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 senilai Rp 9,2 miliar kembali menjadi sorotan publik.
Ketua PPWI Sultra, Karmin, SH, mendesak Polres Konawe memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan dan kepastian hukum atas perkara tersebut.
Kasus ini bukan karangan. Sumbernya resmi : Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 33.B/LHP/XIX.KDR/05/2024.
Berdasarkan LHP BPK RI tersebut, terdapat beberapa pos belanja krusial di Setda Konawe yang dinilai tidak wajar dan diduga kuat tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan:
1. Belanja Makan Minum Kepala Daerah (Bagian Umum): Rp 3,1 Miliar – dinyatakan tidak dapat diyakini kebenarannya.
2. Belanja Makan Minum Kepala Daerah (Bagian Humas & Protokoler): Rp 3,7 Miliar lebih.
3. Belanja Makan Minum Operasional: Rp 2,1 Miliar lebih.
4. Belanja Sewa Tenda: Rp 257 Juta lebih – dinilai tidak sesuai kondisi riil.
Karmin menyebutkan,.Hingga saat ini, penyidik Satreskrim Polres Konawe diketahui telah memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pejabat penting Setda Konawe, di antaranya Kabag Umum Setda Konawe berinisial Y, mantan Kabag Umum berinisial S, dan mantan Bendahara Umum Setda Konawe.
Tapi sampai hari ini, publik tidak tahu : kasus ini masih penyelidikan? Sudah penyidikan? Sudah ada tersangka? Atau masih muter-muter di dokumen?
“Penegakan hukum oleh Polres Konawe dalam kasus ini harus berjalan transparan, akuntabel, dan tanpa pandang bulu demi menjaga kepercayaan masyarakat serta integritas tata kelola keuangan negara di Kabupaten Konawe,” ujar Karmin merinci.
Desakan agar dugaan penyimpangan anggaran tersebut ditindaklanjuti juga sebelumnya disuarakan sejumlah elemen masyarakat, di antaranya Lembaga Pusat Pengkajian Kebijakan (LPPK) Sulawesi Tenggara dan Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Konawe (IPPMIK) Jakarta.
Bahkan Bupati LIRA Kabupaten Konawe, Andi Ifitra Porondosi, mendesak APH mengusut tuntas dugaan penyimpangan belanja makan dan minum tersebut.
Artinya, ini bukan suara satu orang. Ini suara rakyat Konawe yang sudah muak menunggu.
Karmin menilai, jika kasus ini terus dibiarkan di Polres Konawe tanpa progres yang jelas, maka potensi untuk mandek total sangat besar.
Padahal, di Pemprov Sultra, kasus makan minum yang mirip justru sudah jalan: Kejati Sultra sudah tetapkan tersangka mantan Sekda Asrun Lio dan bendahara JI, dengan kerugian negara sekitar Rp 4,23 Miliar.
Masa di Konawe yang Rp 9,2 Miliar justru diam? Ada apa?
“Masyarakat berhak mengetahui sejauh mana langkah aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dugaan penyimpangan anggaran yang menjadi perhatian publik tersebut,” tegas Karmin.
TUNTUTAN PPWI SULTRA :
1. Mabes Polri segera ambil alih dan supervisi penanganan kasus Mamin Setda Konawe Rp 9,2 Miliar.
2. Polres Konawe buka secara transparan status perkara: penyelidikan atau penyidikan?
3. Segera tetapkan tersangka jika alat bukti sudah cukup, jangan tunggu viral dulu baru jalan!
4. Usut sampai ke aktor intelektual, bukan hanya bawahan!
PPWI Kabupaten Konawe menegaskan akan terus mengawal jalannya penanganan perkara ini hingga ada kepastian hukum yang adil demi mengusut tuntas indikasi kerugian negara hingga ke akar-akarnya.
Laporan.: Tim Redaksi.
