Reporter : Rahmat R.
Editor : Def
KENDARI – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar rapat koordinasi daerah (Rakorda) program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2019, di salah satu hotel di Kota Kendari, Kamis (21/3/2019), yang turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sultra, H.Lukman Abunawas.
Baca Juga :
- Ajakan ‘Main’ Bikin Resah, Mahasiswi di Kendari Laporkan Pria yang Masuk Kamar Tanpa Izin
- Perkuat Identitas Produk Lokal, Kanwil Kemenkum Sultra Dorong Pendaftaran Merek Kolektif
- Penawaran Spesial Akhir Tahun, Informa Kendari Hadirkan Beli 1 Gratis 1 dan Cashback Hingga 12% pada 5–7 Desember
- Bahas SIM hingga Keamanan Lingkungan, Ditlantas Polda Sultra Serap Aspirasi Warga Kambu
- HUT Korpri ke-54, Polda Sultra Tebar Manfaat Lewat Pengobatan dan Kacamata Gratis
- Aksi Balas Dendam Gagal Total, Polisi Ringkus Pelajar Bersenjata di Kendari
Dalam Sambutannya, Lukman Abunawas menyampaikan, saat ini Sultra masih memiliki banyak tantangan kependudukan, diantaranya rata-rata tingkat kelahiran per perempuan (TFR) masih tinggi, angka usia kawin muda masih memprihatinkan dan pemakaian kontrasepsi masih rendah. Selain itu, laju pertumbuhan penduduk yang masih tinggi, migrasi masuk yang pesat, dan lain-lain.
“Tapi pada dua tahun terakhir ini sudah mulai menurun, pada 2018 lalu ada penurunan sekitar 0,2 persen,” terangnya.
Mantan Bupati Konawe itu juga mengingatkan, jika program KKBPK dari BKKBN merupakan urusan wajib pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.
“Keluarga berencana menjadi investasi strategis untuk memastikan generasi masa depan, termasuk untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan,” jelas pria yang akrab disapa LA ini.
Lukman menjelaskan, kesuksesan program kependudukan berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun sebaliknya, kegagalan dalam mengelola kependudukan akan berdampak buruk pada pembangunan kesejahteraan keluarga.
Untuk mendorong program ini, lanjutnya, sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat, serta program yang masih relevan terus ditingkatkan yaitu Kampung Keluarga Berencana (KB). Dimana
Baca Juga :
- Sambut Akhir Tahun, Desa Kondongia Siapkan Wakila Festival sebagai Motor Ekonomi Baru
- Dispar Sultra Dukung Penuh Pelestarian Gua Soronga, Situs Unik dengan Peti Kayu Purba
- Dispar Sultra Catat Ledakan Wisata Kuliner, Kendari Dominasi 28 Persen Pergerakan Wisatawan Nusantara
- Kunjungan Wisatawan ke Wakatobi Meningkat, Wisata Bawah Laut Tomia Jadi Daya Tarik Utama
- Chamber Raksasa dan Tanaman Hijau Jadi Daya Tarik Utama, Gua Bangkudu Jadi Spot Foto Alami Paling Eksotis di Muna Barat
- Gua Tengkorak Lawolatu, Destinasi Wisata Prasejarah Paling Unik di Kolaka Utara
Kampung KB ini pelaksanaan dan implemetasinya di lapangan masih terkendala seperti kurangnya partisipasi dan koordinasi.
“BKKBN atau OPD-KB masih berjalan sendiri, keterlibatan dinas dan badan perlu ditingkatkan karena Kampung KB menjadi milik bersama. Dukungan mitra kerja/stakeholder dan lintas sektor harus dapat diintegrasikan di Kampung KB. Kami siap mensupport,” tutupnya. (A)
