KENDAR, MEDIAKENDARI.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024.
Kepala Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sultra Johannes Robert menuturkan, dalam RPD tersebut perbaikan infrastruktur masih menjadi isu utama.
Menurutnya, selain infrastruktur RPD juga memfokuskan pada isu yang menjadi visi misi kepala daerah seperti peningkatan SDM, sektor ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.
“Namun yang paling mengemuka adalah isu terkait infrastruktur, terutama jalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” kata Johannes Robert.
Untuk isu lain yang masuk di RPD, diantaranya, kesehatan, pendidikan ada di sumber daya manusi, terkait jalan ada di infrastruktur, ada juga sektor perekonomian.
Robert juga menjelaskan, pihaknya telah melakukan konsultasi publik untuk mengakomodir ataupun meminta respon dari pemangku kepentingan yang ada.
Dijelaskannya juga, RPD yang disusun kali ini merupakan dokumen bersifat transisi, karena berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sultra.
Dimana, masa jabatan di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra Ali Mali – Lukman Abunawas (AMAN) akan berakhir di tahun 2023, sehingga tidak boleh ada regulasi.
Ia juga menyebut, RPD ini sama dengan RPJMD transisi, karena RPJMD AMAN sudah berakhir 2023 dengan ditetapkannya APBD 2023 akhir tahun 2022 kemarin.
“Walaupun masa pemerintahan belum berakhir tapi implementasi untuk penyelenggaraan kebijakan pemerintahan yang payungnya adalah aturan perencanaan itu sudah berakhir,” jelasnya.
Selanjutnya, kata Robert, dokumen RPD akan diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan setelah disetujui akan dibentuk peraturan kepala daerah (Perkada) melalui perwakilan Gubernur Sultra.
RPD ini akan menjadi landasan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) tahun 2024 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Dirinya menargetkan, penyusunan RPD ini rampung pada Minggu kedua Maret 2023, dan menjadi definitif dokumen untuk dimasukkan dalam penyusunan RKPD 2024 pada Juni tahun ini.
“Jika ini sudah selesai dan diterima dan semua masukkan sudah teridentifikasi itu akan kita tindaklanjuti untuk proses penetapan,” pungkasnya.
