BAUBAU – KPUD Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) berhasil menggelar debat publik calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau periode 2018-2023 semalam (Sabtu, 12 Mei 2018).
Sejumlah momen menarik pun diabadikan dalam debat publik yang melibatkan lima kontestan calon kepala daerah di Kota eks Kerajaan dan Kesultanan Buton itu.
Momen itu terdiri dari saat calon Wakil Wali Kota Baubau nomor urut lima, Ilyas yang beradu argumen dengan calon nomor urut satu, Laode Yasin.
Ilyas mempertanyakan program Yasin untuk menangani persoalan keamanan Kota Baubau.
“Kita ketahui bersama beberapa waktu lalu di Baubau sempat terjadi beberapa kejadian gangguan Kamtibmas. Solusi untuk pencegahan hal itu seperti apa?,” tanya Ilyas.
Yasin pun menanggapi dengan menjawab salah satu programnya bersama Roslina Rahim adalah menciptakan suasana kota dengan aman dan nyaman.
“Ada program kami namanya Kelurahan mantab. Kita anggarkan Rp 500 Juta dan di situ sudah ada porsi untuk dana keamanan. Kami juga akan memberikan anggaran kepada pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian agar dapat bekerja maksimal menangani gangguan Kamtibmas,” jawab Yasin.
Sementara calon Wakil Wali Kota nomor urut dua, Laode Ahmad Monianse mengingatkan calon nomor urut tiga, Ikhsan Ismail agar berhati-hati terhadap janji politiknya yang akan memberikan anggaran Rp 1 Miliar hingga Rp 1,2 Miliar per Kelurahan.
Menurut dia, regulasi yang ada di Kelurahan berbeda dengan anggaran desa.
“Setahu saya regulasi anggaran Kelurahan beda dengan Desa. Karena itu sebaiknya harus berhati – hati dalam menyampaikan janji politik yang bisa saja pada akhirnya dapat menyeret kita ke jalur hukum,” terang Monianse.
Ikhsan Ismail pun menanggapi dengan sigap. Mantan legislator Sultra itu mengatakan pemberian anggaran Rp 1,2 Miliar per Kelurahan tidak akan berbuntut pada hukum. Sebab, regulasinya akan diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan masyarakat maupun daerah.
“APBD Baubau yang lalu ada sekitar Rp 816 Milyar lebih. Kalau kita anggarkan Kelurahan Rp 1 hingga Rp 1,2 Miliar per tahun hanya akan menghabiskan sekitar Rp 51 Miliar saja. Saya pikir untuk menunjang kesejahteraan masyarakat itu tidak masalah nantinya,” tegas Ikhsan.
Sedangkan, calon Wali Kota Baubau nomor tiga, Waode Maasra Manarfa menanyakan kepada calom nomor empat, Yusran Fahim arti kesejahteraan.
“Kalau menurut kami kesejahteraan itu harus memenuhi tiga unsur yakni otak cerdas maksudnya punya pendidikan bagus, tubuh sehat atau fisik menunjang dalam bekerja serta kantung penuh alias masyarakat punya pendapatan menunjang,” ujar mantan Wali Kota Baubau lima tahun silam itu.
Dari sisi Yusran Fahim menuturkan, kesejahteraan itu memiliki daya tunjang dalam perekonomian. Hal itu akan coba dia lakukan saat terpilih menjadi Wali Kota Baubau kelak.
“Untuk menunjang kesejahteraan kami akan hadir bantuan kepada pelaku industri-indusri perekonomian. Dengan begitu, masyarakat diharapkan punya daya beli,” urai Yusran.
Momen menarik lainnya terjadi saat calon Wali Kota Baubau nomor urut dua, AS Tamrin saat memberikan pertanyaan kepada calon Roslina Rahim.
Mantan Wali Kota Baubau tersebut mengkritik slogan paslon nomor satu yang berbunyi “Kerja keras, Kerja cerdas dan Kerja tuntas”.
“Slogannya kerja tuntas berarti Roslina ini tidak konsisten karena masyarakat sudah memberi mandat lima tahun di DPRD tapi belum tuntas sudah calon wali kota lagi,” ujar Tamrin.
Roslina kemudian menanggapi hal itu. Menurut mantan Ketua DPRD Baubau, dirinya melenggang dalam pertarungan Pilwali karena banyak menampung aspirasi masyarakat yang selama ini belum dapat terealisasikan.
“Selama di Dewan tidak cukup lima tahun banyak aspirasi rakyat yang kami tampung. Untuk itu, kami hadir sebagai pemimpin Kota Baubau untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi sumber daya,” imbuhnya.
Hal tak terduga keluar dari penyampaian calon Wali Kota Baubau nomor lima, Ibrahim Marsela. Mantan Wakil Wali Kota Baubau itu sepakat dengan program dari Paslon nomor urut tiga Waode Maasra Manarfa-Ikhsan Ismail.
“Saya setuju dengan calon nomor tiga yang memprogramkan pemberian anggaran Rp 1,2 Miliar per Kelurahan. Itu salah satu cara peningkatan pemberdayaan masyarakat,” beber Ibrahim.
Kata dia, untuk mengatasi berbagai persolan, Baubau perlu melahirkan APBD yang pro rakyat. Langkah lainnya adalah mencoba melakukan perubahan dimana selama ini APBD menadah keatas agar dibalik menadah ke bawah.
“APBD seharusnya pro rakyat selain membangun infrastruktur dasar. Hal lainnya adalah bagaimana melahirkan pemimpin yang berutang kepada rakyat dan harus membayarnya selama lima tahun kedepan,” pungkasnya.
