Reporter : Kardin
Editor : Kang Upi
KENDARI – Menanggapi pernyataan Sekretaris Pribadi (Sekpri) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Muhammad Tahir Kimi yang mengatakan hasil rapat pencabutan IUP di Konawe Kepulauan (Konkep) yang dipimpin oleh Wagub, Lukman Abunawas dapat menimbulkan kegaduhan Pemerintahan mendapat tanggapan dari Serikat Tani Nasional (STN) Sultra.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua STN Sultra, Ashudin, menyayangkan sikap Ali Mazi yang seolah-olah tidak pernah mau mengakui hasil rapat Wagub Sultra bersama Pemda Konkep dan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sultra yang telah bersepakat mencabut seluruh IUP di Pulau Kelapa Wawonii dengan membubuhkan tanda tangan.
“Pak Gubernur seolah-oleh tidak mau mengakui hasil rapat itu. Padahal sudah ditanda tangani untuk mencabut semua IUP di Wawonii,” papar Ashudin melalui rilis resminya, Sabtu (30/3/2019).
Selain itu, kata Ashuddin, pihaknya juga menolak keras rencana bentukan tim pakar hukum terkait IUP di Konkep oleh Ali Mazi, terkecuali melibat Ombusman dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menelusuri jika ada dugaan kongkalingkong terkait penerbitan IUP maupun terkait pencabutan IUP di Wawonii.
“Kami yang tergabung di Front akan menyurati KPK dan Ombudsman supaya melakukan penelusuran terkait dugaan adanya kongkalingkong penerbitan IUP di Konkep dan telibat aktif dalam tim itu,” tegasnya.
Baca Juga :
- BPS Catat Neraca Perdagangan Sultra Defisit pada Februari 2026
- Gubernur Sultra Serahkan LKPD 2025 ke BPK, Optimistis Pertahankan Opini WTP
- Gubernur Sultra Resmikan Groundbreaking GOR UM Kendari, Dorong Sinergi Kampus Cetak SDM Berkualitas
- Mitra10 Kendari Hadirkan Promo Anniversary April 2026, Diskon hingga 29 Persen dan Hadiah Langsung
- Polwan Ditlantas Polda Sultra Sosialisasikan Tertib Lalu Lintas Lewat “Polantas Menyapa” di Kendari
- HUT ke-62 Sultra Digelar di Kendari Lewat Harmoni Sultra 2026
Ia juga menjelaskan, selama seluruh IUP di Wawonii belum dicabut secara keseluruhan, pihaknya akan terus membangun gerakan yang lebih besar.
“Ini karena sikap Pak Ali Mazi sendiri yang memperlambat pencabutan IUP. Terlebih ada perbedaan pendapat dengan Pak Lukman yang menimbulkan kegaduhan di Sultra,” terangnya. (A)
