KONAWE, MEDIAKENDARI.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe menggelar Rapat Konsultasi dan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025 bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe. Rapat berlangsung di Ruang Rapat DPRD Konawe, Selasa (5/8/2025).
Dipimpin langsung oleh unsur pimpinan DPRD, rapat ini dihadiri oleh para anggota dewan lintas komisi. Dari pihak eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Dr. Ferdinand, SP., MH., bersama jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Konawe.
Dalam pembukaannya, pihak DPRD menegaskan bahwa forum ini bukan sekadar memenuhi agenda formal, melainkan menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan kebijakan fiskal dengan kebutuhan masyarakat.
DPRD menekankan pentingnya forum konsultatif ini sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Ketua DPRD Konawe menyampaikan komitmen lembaganya dalam menjaga prinsip akuntabilitas serta keberpihakan terhadap rakyat.
“Rapat ini bukan sekadar formalitas, tetapi momentum penting untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan dengan kondisi riil di lapangan. DPRD siap mencermati setiap usulan dan prioritas agar anggaran betul-betul menyentuh sektor strategis,” tegas salah satu unsur pimpinan DPRD.
Pihak legislatif juga mengapresiasi keterbukaan Pemerintah Daerah selama proses pembahasan berlangsung. Menurut DPRD, sinergitas seperti ini merupakan prasyarat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Sementara itu, Sekda Konawe Dr. Ferdinand, SP., MH., menyampaikan bahwa dokumen KUA-PPAS merupakan dasar penting dalam merancang APBD yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Ia berharap seluruh proses berjalan dengan lancar dan sesuai tenggat waktu yang ditentukan.
“Kami membuka ruang diskusi seluas-luasnya dengan DPRD, karena kami percaya kolaborasi yang baik antara eksekutif dan legislatif akan melahirkan keputusan anggaran yang berpihak pada masyarakat,” ujar Dr. Ferdinand.
Rapat konsultasi ini dijadwalkan berlangsung secara maraton dalam beberapa hari ke depan. Tujuannya adalah memastikan seluruh sektor pembangunan yang mengalami perubahan dapat terakomodir secara adil dan proporsional, demi terwujudnya APBD Perubahan 2025 yang berpihak pada kebutuhan rakyat.
