KENDARI, Mediakendari.com -Satuan Tugas (Satgas) Kedaulatan sumber daya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali menegaskan komitmennya dalam mengawal hak-hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya di wilayah adat Tolaki yang ada di Sultra.
DPP LAT melalui Satgas Kedaulatan Sumber daya telah mengirimkan surat resmi permintaan Audiensi kepada pihak Perusahaan PT SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pada Tanggal 3 Agustus 2026.
Surat tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, serta membahas sejumlah isu strategis terkait keberadaan dan operasional PT SCM Routa di wilayah pertambangan.
Ketua Satgas Kedaulatan Sumberdaya DPP LAT, Rusmin Abdul Gani (RAG) menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan bentuk ikhtiar lembaga adat untuk duduk bersama secara baik-baik dengan pihak perusahaan.
“Kami ingin membangun komunikasi yang konstruktif dengan PT SCM. Lembaga Adat Tolaki hadir bukan untuk menghalangi investasi, tetapi untuk memastikan bahwa kehadiran perusahaan berjalan selaras dengan nilai-nilai adat, menghormati hak masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi Masyarakat lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP LAT, Lukman Abunawas (LA) mengungkapkan bahwa Satgas Kedaulatan sumber daya merupakan bagian dari DPP LAT yang khusus ditugaskan salah satunya menangani persoalan investasi sumber daya akan di wilayah Sulawesi Tenggara.
“Beberapa poin yang akan dibahas dalam audiensi nantinya meliputi pemberdayaan masyarakat dan UMKM lokal, ketenagakerjaan lokal, pelestarian lingkungan, penghormatan terhadap wilayah adat, serta bentuk kemitraan yang saling menguntungkan,” ujar LA.
Pihak DPP LAT berharap PT SCM dapat merespon positif surat permintaan audiensi ini dalam waktu dekat, sehingga forum dialog dapat segera dilaksanakan.
DPP LAT melalui Satgas Kedaulatan Sumberdaya akan terus mengawal setiap proses dialog agar berjalan transparan dan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Tolaki pada seluruh pelaku usaha di Sulawesi Tenggara.
“Sebagai organisasi tertinggi yang menaungi seluruh masyarakat suku Tolaki di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada khususnya. Yang bertujuan melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan identitas budaya,” pintanya
Ia juga meyebut, DPP LAT, terus memperjuangkan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap wilayah adat.
“Sebagai langkah awal membangun koordinasi, komunikasi dan sinergitas. Kita elah mengirimkan surat resmi permintaan Audiensi kepada pihak PT. SCM pada tanggal 3 Agustus 2026. Surat tersebut bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, serta membahas sejumlah isu strategis terkait keberadaan dan operasional PT. SCM di wilayah pertambangan.” pungkasnya.
Liputan : Tim Redaksi.
