Reporter : Erlin
ANDOOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) akan melakukan uji publik atas usulan anggaran Pilkada Konsel tahun 2020 yang diajukan ke Pemda.
Dari proses uji publik, KPU berharap mendapat masukan mengenai rancangan PKPU dari pihak terkait dan untuk selanjutnya dijadikan bahan bagi KPU, pemerintah, dan DPRD.
Atas rencana ini, mantan komisioner KPU Konsel, Yusran menuturkan, bahwa uji publik dapat dilakukan jika dalam penyusunan anggaran Pilkada tidak memiliki rujukan aturan sebagai pedoman.
“Uji publik kurang tepat dilakukan, apalagi akan melibatkan banyak pihak dengan latar ke ilmuan dan pemahaman Pemilu yang beda, KPU cukup melakukan komunikasi intensif dengan Pemerintah Daerah selaku pemberi hibah,” kata Yusran via selulernya, Sabtu (3/8/2019).
Ketua GP Ansor Konsel ini juga menilai, anggaran yang diajukan KPU Konsel masih dalam jumlah yang wajar. Ia juga menyakini penyusunan anggaran oleh KPU Konsel berpedoman pada indeks acuan harga satuan dan Permendagri.
BACA JUGA :
- HPN, Eks Ketua GMNI Kendari: Pers Penyangga Demokrasi dan Mitra Strategis
- Solid Tanpa Celah, Golkar Bombana Percaya Heryanto Pimpin Periode Berikutnya
- PADI Sultra Resmi Kantongi SKT Kesbangpol, Langkah Awal Menuju Peserta Pemilu 2029
- PAW Ketua DPRD Sultra Dipersoalkan, Rasmin Jaya: Ada Kepentingan Terselubung!
- Wali Kota Kendari Dapat Apresiasi Langsung dari Ketua Umum Golkar di Musda XI Sultra
- Kader Gerindra Konawe Protes Penetapan PAW, KPU Dinilai Abaikan Aturan Pemilu
Untuk itu, Yusran menilai sangat prematur jika para pihak menanggapi usulan anggaran itu seperti “kaget kagetan”, apalagi sampai mengeluarkan statmen bisa berdampak pada terkendalanya pembangunan.
“Itukan baru draf, baru rancangan, jadi masih akan dibahas ditingkat tim anggaran daerah atau TAPD, jadi jangan kagetan bilang terlampau tinggi,” ungkapnya.
Dengan polemik ini, Ia juga meminta KPU tetap fokus dalam penyusunan anggaran serta menghindari deal politik dan kepentingan yang mungkin saja dapat terjadi dalam penyusunan anggaran.
“Tetap fokus, jangan terima pesanan program dari pihak luar, terus jalin komunikasi baik level Pemda maupun DPRD untuk menghasilkan postur anggaran yang efisien namun efektif untuk kesuksesan penyeleggaran Pemilu ” tutupnya. (A)
