KENDARI – Adanya wacana penundaan Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2024 oleh para elite politik di Indonesia adalah hal yang tidak berdasar. Apalagi ini akan mengakibatkan kekosongan jabatan baik dieksekutif maupun dilegislatif.
Menanggapi Hal tersebut Pengamat Politik Universitas Halu Oleo (UHO), Dr Najab Husain mengatakan jika dilakukan penundaan pemilu maka akan berdampak pada kekosongan jabatan baik dieksekutif maupun dilegislatif.
“Penundaan pemilu di 2024 mendatang jika dilakukan penundaan pemilu maka akan berdampak pada kekosongan jabatan baik dieksekutif maupun dilegislatif,” ujarnya pada media ini, Kamis, 10 Maret 2022.
Baca Juga : Pekan Kesetaraan Gender Taiwan Menarik Perhatian Komunitas Internasional
Najib juga menyebutkan penundaan pemilu akan memperpanjang masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Sudahh pasti akhirnya akan memperpanjang masa jabatan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi),” sebutnya.
Selain itu Najib memberikan penilaian pada ketokohan atau kepemimpinan Jokowi apakah akan tetap istiqamah dalam menjalankan konstitusi atau tergoda mempertahankan kekuasaannya.
Baca Juga : Wacana Pemilu Ditunda Akibat Pandemi, Margarito Sebut Ini Hanya Akal-akalan
“Saat inilah kenegaraan dan ketokohan jokowi di uji apakah tetap istoqamah dalam menjalankan konstitusi atau tergoda untuk mempertahankan kekuasaan,” imbuhnya.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari ini juga mengklaim penundaan pemilu 2024 dengan alasan kondisi ekonomi pada masa pandemi Covid-19 sangat tidak relevan.
“Apalagi pada pemilu 2019 kemarin di masa pandemi tetap juga dilaksanakan dan bisa berjalan dengan lancar,” pungkasnya.
Penulis : Sardin.D
