Oleh: Sahidin, SE – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan
Setiap tanggal 28 Oktober, kita kembali menundukkan kepala, mendengarkan dengan khidmat putaran piringan hitam sejarah: Sumpah Pemuda 1928. Di sebuah rumah di Jalan Kramat Raya 106, para pemuda dari berbagai suku, agama, dan latar belakang berbeda memutuskan melebur menjadi satu: Bertumpah darah satu, berbangsa satu, berbahasa satu, Indonesia.
Sumpah itu bukan sekadar rangkaian kata puitis. Ia adalah keputusan politik paling berani di zamannya. Di saat penjajah Belanda sengaja memecah-belah kita dengan politik _devide et impera_, pemuda justru memilih bersatu.
Hari ini, 97 tahun setelah sumpah itu diikrarkan, pertanyaan kritis bagi kita di Konawe Kepulauan adalah: masihkah spirit sumpah itu hidup? Atau hanya menjadi upacara seremonial tahunan, di mana kita memakai baju adat, foto bersama, lalu melupakan maknanya esok hari?
Sebagai daerah otonom baru yang lahir 2013, Konawe Kepulauan atau Konkep sesungguhnya adalah kabupaten yang sangat “pemuda”. Usianya baru 12 tahun. Ia adalah kabupaten termuda di Sultra. Maka sangat ironis jika kabupaten yang secara usia masih pemuda ini justru tidak digerakkan oleh kekuatan pemudanya.
KONKEP: ANTARA POTENSI RAKSASA DAN TANTANGAN PEMUDA
Pertama, kita adalah kabupaten kepulauan. 88 persen wilayah kita adalah laut. Ini bukan kelemahan, ini modal raksasa. Dalam konsep ekonomi biru (blue economy), laut bukan pemisah, melainkan penghubung dan sumber kesejahteraan. Potensi perikanan tangkap, budidaya rumput laut, dan pariwisata bahari berbasis Wakatobi-Banda adalah masa depan. Namun data BPS menunjukkan, mayoritas nelayan masih pakai alat tangkap tradisional. Nilai tambah perikanan bocor ke luar daerah karena tidak ada _cold storage_ dan industri pengolahan yang dikelola pemuda lokal.
Kedua, kita kaya sumber daya alam. Nikel di Pulau Wawonii adalah magnet investasi global. Tetapi kehadiran tambang telah menciptakan dualisme ekonomi. Ada pertumbuhan PDRB, di sisi lain ada kecemasan ekologis dan ketimpangan sosial. Jika pemuda Konkep hanya menjadi penonton dan kuli di tanahnya sendiri, maka kita sedang mengulang sejarah kolonialisme dalam bentuk baru.
Ketiga, kita menghadapi bonus demografi sekaligus ancaman migrasi. Lebih dari 60% penduduk Konkep adalah usia produktif di bawah 40 tahun. Ini energi luar biasa. Namun energi ini tidak memiliki saluran. Akibatnya, banyak pemuda terbaik Wawonii memilih merantau ke Kendari, Morowali, atau Malaysia. Ini adalah brain drain_yang pelan-pelan menggerogoti masa depan kabupaten.
TIGA KEGAGALAN LAMA DAN TIGA PERAN BARU PEMUDA
Kegagalan Pertama: Pemuda Hanya Dijadikan Objek Seremonial. Diundang saat ada kegiatan, diminta jadi panitia, pasang baliho, tetapi tidak pernah diajak dalam ruang pengambilan keputusan tentang arah tambang, arah APBD, atau arah pariwisata.
Kegagalan Kedua: Pembangunan Tidak Berbasis Kepulauan. Kebijakan sering copy-paste dari kabupaten daratan. Kita membangun seolah di daratan luas, bukan di pulau. Akibatnya konektivitas antar pulau mahal, akses internet di Wawonii Tenggara dan Timur Laut masih lemah.
Kegagalan Ketiga: Dikotomi Antara Adat dan Inovasi. Padahal nilai-nilai kearifan lokal seperti _pogau-gaura_ (musyawarah) dan _mekanindito_ (gotong royong) adalah modal sosial yang sangat mahal.
Maka saya menawarkan tiga peran baru:
1. Dari Pencari Kerja Menjadi Pencipta Kerja Berbasis Laut.
Pemuda Konkep tidak boleh hanya berorientasi jadi PNS atau karyawan tambang. Bayangkan jika pemuda di Dimba dan Patuku tidak hanya menjual ikan segar Rp30.000 per kilo, tetapi mengolahnya menjadi abon ikan atau produk ekspor bernilai Rp300.000 per kilo.
2. Dari Penonton Tambang Menjadi Pengawas dan Negosiator.
Kita tidak anti-investasi. Tetapi investasi harus berkeadilan. Pemuda harus mampu membaca dokumen AMDAL, memahami reklamasi, dan menegosiasikan dana CSR agar tidak hanya jadi program charity musiman, tetapi menjadi beasiswa dan pelatihan vokasi permanen.
3. Dari Apatis Politik Menjadi Partisipan Demokrasi Lokal.
Sumpah Pemuda adalah sumpah politik. Maka pemuda harus kembali peduli pada kebijakan publik. Mengkritisi APBD desa, mengawasi dana desa, membangun literasi digital melawan hoaks, dan berani mencalonkan diri menjadi kepala desa, anggota BPD, hingga anggota dewan.
PENUTUP: SAATNYA KONKEP BERSUMPAH KEMBALI
Konawe Kepulauan hari ini berdiri di persimpangan jalan. Kita bisa menjadi kabupaten kepulauan yang maju, sejahtera, dan lestari karena digerakkan pemudanya. Atau menjadi kabupaten yang hanya kaya di atas kertas, tetapi miskin di pesisir karena pemudanya pergi.
Sebagai Wakil Ketua DPRD, saya tegaskan: pintu DPRD Konkep terbuka untuk ide-ide pemuda. Kami tidak butuh pemuda yang hanya bertepuk tangan. Kami butuh pemuda yang berani mengkritik, berani memberi data, dan berani menawarkan solusi.
Mari kita peringati Hari Sumpah Pemuda ke-97 ini dengan sumpah baru, Sumpah Pemuda Wawonii :
Kami pemuda dan pemudi Wawonii, mengaku bertumpah darah satu, tanah Wawonii.
Kami pemuda dan pemudi Wawonii, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia yang menjaga lautnya.
Kami pemuda dan pemudi Wawonii, menjunjung bahasa persatuan, bahasa karya dan inovasi untuk Konkep.
Jika sumpah 1928 menyatukan Indonesia, maka biarlah sumpah 2026 ini membangun Konkep dari laut, dari desa, dan dari tangan pemudanya sendiri.
Selamat Hari Sumpah Pemuda. Panjang umur perjuangan pemuda Konkep.
