TIRAWUTA – Sebanyak 34 pegawai Honorer pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Sulawesi Tenggara (Sultra), yang tidak mempunyai Surat Keputusan (SK) Sekwan, telah dikeluarkan.
Salah seorang pegawai honor, Astuti warga Simbalai, Kecamatan Loeya, yang juga merupakan korban akibat dikeluarkan oleh Sekertaris Dewan (Sekwan) Koltim, Abraham, membenarkan jika dirinya telah dikeluarkan dan bukan karena kemauan sendiri.
“Bisanya itu kita mau keluar sendiri. Sementara Pak Sekwan yang sudah hapus namanya kita di absen dan di SK. Tidak masuk akal kalau kami sendiri yang minta keluar, sementara saya masih rajin masuk kantor,” ucap Astuti kepada media ini saat ditemui dirumahnya, pada Kamis (23/2/2018).
Kata dia, dirinya tidak percaya jika Sekwan DPRD Koltim mengatakan bahwa sebanyak 34 orang tersebut belum memiliki SK. Sementara katanya, Sekwan memiliki SK tersebut.
“Ini buktinya kalau saya punya SK yang dikeluarkan oleh mantan Sekwan, Abdul Gani Jamal, pada saat dia masih menjabat,” katanya sambil memperlihatkan SK miliknya.
Tetapi, lanjut dia, jika Sekwan ingin mengeluarkan tenaga honorer sebanyak 34 orang tersebut haruslah adil. Sebab menurut Astuti masih banyak pegawai honor yang baru saja masuk sesudah dirinya.
“Masa kita yang sudah lama honor dikasih keluar, sementara yang baru masuk saja tidak dikeluarkan,” sesalnya.
BACA JUGA: Dituding Habiskan Anggaran, Mantan Bendahara DPRD Koltim Beberkan Kelakuan Sekwannya
Begitupula dengan Muklis, yang juga merupakan honorer yang bertugas sebagai Security. Dirinya membeberkan jika Sekwanlah yang telah mengeluarkan mereka dikarenakan tidak ada lagi kontrak kerja, diakibatkan telah diambil oleh pemda setempat.
“Sekwan mengatakan, jika kami sudah tidak dibutuhkan lagi,” beber Muklis.
Muklis juga menerangkan, ia bersama rekannya diterima sebagai tenaga honorer pada saat kepemimpinan mantan Sekwan, Abdul Gani, di mana pada saat itu pihaknya juga ikut membantu menyumbang suara pada saat Pilkada untuk bupati terpilih saat ini. Itulah yang menjadi pertimbangan mantan Sekwan pada saat itu.
“Tidak usah kita bahas masalah itu, sebab semuanya sudah telanjur. Kita sebagai masyarakat biasa tidak bisa berbuat apa-apa,” ucapnya.
Sementara itu, Sekwan Koltim, Abraham yang dikonfirmasi melalui via telepon, membantah tuduhan terhadap dirinya jika telah mengeluarkan honorer tersebut.
“Bukan saya yang kasih keluar mereka, tapi mereka sendiri yang keluar. Sebab honorer yang memang telah mempunyai SK hanya berjumlah 44 orang termasuk supir. Selebihnya itu tidak punya SK,” bantah Abraham.
Untuk itu, kata Abraham, mengigat karena banyaknya honorer dan minimnya anggaran untuk memberi gaji mereka, ditambah lagi tidak memiliki SK, terpaksa mereka para hononer sendirinya meminta untuk keluar.
Ditempat terpisa pun mantan Sekwan Koltim Abdul Gani Jamal menjelaskan, jika SK yang telah ia keluarkan semenjak dirinya menjabat sebanyak 78 orang. Sebanyak 44 orang termaksud supir itu adalah SK yang memang namanya masuk dalam daftar RKA untuk gaji. Sementara 34 orang tersebut juga memiliki SK kolektif, hanya saja nama ke 34 orang itu belum masuk dalam daftar RKA untuk gaji.
“Tetapi ke 34 orang itu, yang memang rajin masuk kantor sesuai daftar hadir, mereka juga dapat gaji. 44 orang yang namanya masuk di RKA kan gajinya perbulan Rp 500 ribu, jadi gaji mereka itu tidak full, paling tinggi mereka terima Rp 300 hingga 400 ribu, karena diahlikan ke 34 orang itu,” jelas Gani.
Terkait masalah dikeluarkan oleh sekwan baru, kata Gani, itu merupakan hak dirinya sebagai Sekwan. Namun kebanyakan para honorer tersebut berasal dari Kekuarahan Simbalai dan Tirawuta yang dekat dengan kantor DPRD Koltim.
“Bukan hanya itu, mereka juga telah berjuang memberikan suara kepada bupati terpilih kita saat ini. Jadi pertimbangan saya hanya disitu saja. Untuk gaji mereka, itu merupakan urusan Sekwan sendiri bagaimana cara dia mengaturnya,” tutupnya.[sg_popup id=”18″ event=”onload”][/sg_popup]
