oleh

47 Tahun Mendiami Rumah Gubuknya, Diusulkan Anggota Dewan dan Dinas Terkait Namun Tidak Diakomodir Bappeda Baubau

Penulis : Ardilan

BAUBAU – Seorang nenek, Hasniah (54) warga Kelurahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau harus menerima kenyataan pahit tinggal di rumah gubuk tuanya bersama dengan empat orang anak dan 11 orang cucu.

Hasniah bercerita dirinya sempat girang mendengar kabar jika rumahnya masuk dalam perencanaan program bedah rumah Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau tahun anggaran 2020 . Namun harapan Hasniah agar memiliki rumah layak huni kembali pupus setelah mendengar informasi pengajuan rencana bedah rumah tersebut rupanya tidak diakomodir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Baubau.

Mendiami rumahnya sejak 1973, Hasniah mengatakan sampai saat ini rumahnya belum mendapatkan sentuhan bantuan rumah dari Pemkot Baubau. Padahal tiap tahun Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah terus menggalakan program bedah rumah. Namun tetap saja, ia harus berjibaku sendiri menata rumahnya yang sempit dan sumpek ditengah hiruk pikuk perkotaan selama 47 tahun.

Hasniah menuturkan selama ini sudah banyak instansi yang datang melakukan pendataan mulai dari lingkup Pemerintah Kelurahan melalui Ketua RT, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Sosial hingga Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau. Namun belum ada satu pun bukti nyata hasil pendataan instansi tersebut.

“Didata terus saya, malah difoto rumah saya tapi tidak pernah ada hasilnya. RT disebelah juga. Dari PU sudah, Sosial sudah, Statistik sudah datang foto. Jadi kami hanya menunggu,” ungkap Hasniah dikonfirmasi MEDIAKENDARI.Com di kediamannya, Senin 14 September 2020.

Hasniah merupakan wanita tidak bersuami lagi (Janda) yang tidak memiliki penghasilan tetap. Pekerjaan pun tidak menentu. “Kalau ada jualan, menjual. Tidak ada penghasilan menetap,” ujarnya.

Apabila memasuki musim penghujan, kondisi rumah Hasniah sangat memprihatin. Rumahnya akan kebanjiran. “Kalau hujan air masuk ke dalam rumah, baik dari arah depan maupun belakang rumah,” ucap Hasniah sambil menangis.

Belum lagi, jika memasuki musim kemarau, Hasniah sering kali merasa panik jika angin sudah berhembus. Dinding rumahnya rawan rubuh dan atap rumahnya terancam diterbangkan angin. “Saya ingin pemerintah kota memperhatikan rumah saya,” pintanya dengan suara terbata-bata.

Hal senada diungkapkan Ketua RT 02 RW 06, La Ode Zia. kata dia, selaku RT, dirinya sudah melaporkan kondisi rumah Hasniah bersama rumah beberapa warga lainnya yang kondisinya mirip yang membutuhkan sentuhan Pemkot Baubau.

“Rumah ibu Hasniah dan pak Syamsul. Pak Lurah (Batulo) menyuruh saya mengirimkan gambar rumah dan saya sudah kirimkan lewat WhatsAppnya (Lurah),” tuturnya.

Ia menilai rumah Hasniah sudah sangat layak mendapat bantuan program bedah rumah. Selain kondisi yang rapuh, rumah itu juga rawan kebakaran.

“Saya sampaikan kalau rumah ini tidak dapat bantuan mending warga kelurahan tidak usah dapat bantuan satu orang pun,” tukasnya.

Anggota DPRD Kota Baubau, Acep Sulfan mengatakan pada saat reses, dirinya telah menerima aspirasi warga Kelurahan Batulo terkait kondisi rumah Hasniah. Tidak hanya menerima begitu saja informasi itu, Acep mengecek langsung kondisi rumah dimaksud.

“Rupanya betul-betul sangat tidak layak ditempati. Persoalan ini sangat miris,” katanya.

Atas persoalan tersebut, dirinya telah menyampaikan ke Dinas Pemukiman Rakyat (Perkim) selaku Dinas terkait. Menurutnya, Dinas Perkim telah mengajukan usulan program bedah rumah ke Pemkot Baubau sebanyak 30 unit dalam APBD Perubahan 2020.

“Masuk di Bappeda hilang ini usulan bedah rumah. Jujur selaku wakil rakyat, saya kecewa dengan pemerintah kota. Ada 10 unit rumah di Batulo yang saya usulkan, kondisi kerusakannya hampir sama,” bebernya.

Kondisi rumah Hasniah (Tampak belakang)

Ia menegaskan dirinya meminta Pemkot Baubau agar mengakomodir program bedah rumah ke dalam APBD Perubahan 2020 mengingat tidak lama lagi akan memasuki musim barat. Ia merasa hal ini juga merupakan salah satu persoalan yang sangat penting (Urgen).

“Kalau musim barat itu anginnya minta ampun. Saya takut, khawatir rumahnya bu Hasniah ini bisa roboh. Kasian kalau ada korban jiwa nanti, apalagi ini sangat urgen,” ujarnya.

Apabila tidak terakomodir, ia khawatir hal ini bakal mencoreng nilai-nilai Po-5 yang digaung-gaungkan oleh Wali Kota Baubau, Dr AS Tamrin, salah satunya nilai Poma-masiaka (Saling menyayangi).

Hal berbeda justru diungkapkan Kepala Bappeda Kota Baubau, La Ode Aswad. Menurutnya, setiap rencana usulan yang masuk ke Bappeda tergantung prioritas masing-masing Dinas terkait.

“Saya kira itu (Usulan bedah rumah) di SKPD-nya. Saya tidak hafal. Tentu pagu sudah dimasukan tapi kembali kesana skala prioritasnya mereka (Dinas Perkim). Dengan keterbatasan anggaran tentu mereka harus memilah,” kata La Ode Aswad dikonfirmasi di gedung DPRD Baubau.

Meski begitu, ia tak menyangkal program bedah rumah merupakan salah satu program prioritas Pemkot Baubau. Hanya saja, Aswad berdalih banyak pula program prioritas lainnya.

Ditempat sama, jawaban berbeda disampaikan Kepala Dinas Perkim Kota Baubau, Yulia Widiarti. kata Yuli, program bedah rumah merupakan program priotas Dinas Perkim. Ia menyebut, dalam anggaran APBD Perubahan pihaknya mengusulkan program bedah rumah sebanyak 30 unit.

“Prioritas karena memang tugas dan fungsi Dinas Perumahan. Bantuan perumahan merupakan kewajiban pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal mendapatkan rumah layak huni,” jelas Yulia Widiarti.

Yuli mengaku di tahun-tahun sebelumnya, pihaknya mendapat program bedah rumah sekira 100 unit rumah. Hanya saja, usulan bedah rumah tahun 2020 ini dihapus karena pergeseran anggaran akibat pandemi Covid-19.

“Jadi kita tidak bisa usulkan khusus APBD. Niatnya kita mau masukan di perubahan. Kita sudah masukan usulan ke Bappeda tapi belum diakomodir. Mudah-mudahan besok (Selasa) ini bisa diakomodir karena ada tambahan dalam pembahasan tadi,” harapnya.

Ditanya soal alasan usulan program bedah rumah tidak diakomodir dalam APBD Perubahan 2020, Yuli tidak banyak berkomentar.

“Kami dari perumahan hanya memasukan usulan saja. Terakomodir atau terealisasi itu tergantung tim anggaran pemerintah daerah (TAPD),” imbuhnya.

Terkini