oleh

Reporter : Elin

Editor : Indah

Andoolo- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika (DisKominfo) dan Sandi Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Anas Mas’ud, mengikuti rapat virtual bersama Direktur jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs. Bakhtiar, M.Si, di ruang rapat Kantor Bupati Konsel, Rabu 10 juni 2020.

Anas didampingi Kabid Informasi Komunikasi Publik Diskominfo Konsel, Rony dan Kasubag Kerjasama Pimpinan Bagian Protokol Setda Konsel, Bayu Lazuardi. Rapat via video conference (Vicon) itu, diikuti juga Diskominfo dan Biro Humas Pemda se-Indonesia.

Bahtiar mengatakan, rapat diselenggarakan untuk mendorong seluruh Diskominfo dan Biro Humas di tiap provinsi, agar membangun komunikasi dengan masyarakat, untuk mensukseskan Pilkada Serentak tahun 2020 yang telah ditetapkan sebelumnya.

“Diskominfo dan Humas di daerah, segera komunikasikan dengan penyelenggara Pemilu, terkait Pilkada serentak 9 Desember 2020. Sinergikan narasinya, yang mana bisa dan yang tidak boleh diperbuat,” katanya.

Dia berharap, dengan terbangunnya sinergi semua pihak seperti KPU, Bawaslu dan penegak hukum, Diskominfo bisa lebih memahami aturan yang berlaku, agar terhindar dari kasus hukum yang kemungkinan timbul saat Pilkada nanti.

“Seperti saat sosialisasi dalam mensukseskan pesta demokrasi, sudah bisa dipahami mana yang pantas dan tidak pantas untuk disampaikan ke publik. Diskominfo dan Biro Humas, harus lebih maksimal untuk sukseskan Pilkada tahun ini, dengan menyampaikan ke publik, bahwa Pilkada serentak 9 Desember 2020, tetap akan terlaksana. Tidak ada alasan tidak dilaksanakan karena wabah corona,” jelasnya.

Menurut pria asal Bone- Sulsel itu, masyarakat tak perlu risau menghadapi Pilkada di tengah wabah Covid-19. Sebab, kata dia, pemerintah bersama penyelenggara Pemilu, sudah memikirkan langkah-langkah terbaik untuk menyelenggarakan Pilkada, salah satunya penerapan protokol kesehatan saat memulai tahapan hingga hari H pencoblosan.

“Keputusan ini (Pilkada-red), tak usah dipermasalahkan. Pemda sudah praktek cara menekan penyebaran wabah corona, sepertisaat mendata penerima bantuan sosial dengan cara door to door. Ini akan kita terapkan saat verifikasi daftar pemilih hingga pencoblosan nanti,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Bahtiar, proses tahapan di tengah pandemi, jelas berbeda. Contohnya,waktu tahapan diperpendek dan ditiadakannya kampanye akbar yang melibatkan kerumunan massa. Cukup melalui media sosial atau kampanye virtual yang tidak lebih dari 20 orang.

Meski demikian, pria yang juga menjabat Kapuspen Kemendagri itu, mengakui, adanya perubahan proses tahapan akibat pandemi, berimplikasi terhadap penambahan anggaran. Sebab, pemerintah dan penyelenggara akan menyiapkan peralatan kesehatan tambahan bagi PPK/PPS, seperti pengadaan masker, APD dan hand sanitizer di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS). Itu belum termasuk aturan penambahan jumlah TPS. Karena aturan sebelumnya, 1 TPS maksimal diisi 800 orang, kini skenarionya dikurangi menjadi  500 orang/TPS. Tentu, berimbas pada penambahan anggota PPS/PPK juga.

Untungnya, hal itu sudah diperhitungkan dengan cermat oleh Pemerintah. Tinggal bagaimana Diskominfo di daerah, bisa membantu mempublikasikan yang baik ke masyarakat, bagaimana membangun narasi dan koordinasi dengan gugus tugas covid-19, Forkopimda, aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya guna mensukseskan Pilkada yang aman dari Covid-19.

Dia berharap, dengan sosialisasi dan komunikasi publik yang dilakukan Diskominfo dan Biro Humas daerah, bisa terbangun persepsi jalannya Pilkada yang efisien dan aman dari Covid-19, serta meningkatnya partisipasi masyarakat di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.

Sementara itu, Kadis Kominfo dan Sandi Kab.Konsel, Anas Mas’ud yang ditemui Kamis, 11 Juni 2020, mengatakan, hasil rapat virtual bersama pihak Kemendagri, akan disampaikan ke bupati selaku pimpinan tertinggi di daerah, untuk selanjutnya perintah Mendagri agar pelaksanaan Pilkada serentak yang aman dari Covid-19 itu, bisa sinergi dengan semua pihak terkait.

“Vicon ini wajib kita ikuti, sebagai juru bicara pemerintah dalam menyampaikan ke publik, apa yang akan dan sudah dibuat oleh pemerintah, termasuk alasan kenapa Pilkada serentak ini, tetap dilaksanakan di tengah pandemi. Bagaimana mensukseskannya, dalam hal ini meningkatkan partisipasi pemilih dan aman dari covid-19 menuju masyarakat sehat dan sejahtera,” tandasnya.

Terkini