Laporan : Jaspin
Editor : Kang Upi
UNAAHA – Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara (Sultra) mulai mencairkan Anggaran Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Konawe.
Kepala BPKAD Kabupaten Konawe, H.K. Santoso, SE., M.Si menjelaskan, pencairan mulai dibuka April 2019, untuk itu para kades diminta agar segera mengurus surat rekomendasi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD), untuk dibawa ke BPKAD bersama berkas lainnya.
“Yang jelas harus ada surat rekomendasi dari pihak BPMD, sebab yang membina desa kan BPMD,” jelas Santoso diruang kerjanya, Selasa (23/4/2019).
Namun, kata Santoso, meski pengurusan sudah bisa dilakukan, tapi untuk pencairan ADD sendiri tergantung ketersediaan dana di BPKAD. Sebab ADD yang dibayarkan berasal APBD yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Konawe.
Baca Juga :
- Gelar Advokasi Pendampingan Implementasi Prinsip Asesmen dan Pembelajaran Kurikulum Merdeka 2024, Suryadi ; Kegiatan ini Menjawab Rapor Pendidikan
- Bahas Inflasi, Sekdis ESDM Sultra Rakor Bersama Kemendagri
- Pemprov Sultra Tekan Pengangguran Terbuka Lewat Job Fair
- Lomba Mondarima Osara Jadi Cara Pemkot Kendari Lestarikan Budaya Lokal Dalam Momen HUT ke-193
- Japnas Sultra Dikukuhkan, Sania Kartika : Segera Bentuk Pengurus Kabupaten/Kota
- DPP JPKPN Edarkan Imbauan Bantu Rekan Pengurus di Konawe yang Terkena Musibah Banjir
“Kalau anggaran sudah tersedia, maka kami siap proses. Yang penting ada uang, maka kami proses,” terang Mantan Kepala Bappeda Konawe ini.
Menurutnya, ketersedian dana ini juga mempengaruhi pencairan ADD untuk honor aparat desa. Olehnya itu, jika anggaran belum tersedia, maka aparat pemerintah desa diminta untuk sabar menunggu.
“Para kades harus sabar menunggu jika anggaran tidak ada. Sebab dananya kan menunggu dari PAD,” tuturnya.
Ia juga menegaskan, dalam pengurusan ini, para Kades harus menyiapkan bukti penerimaan honor aparat sesuai LPJ, untuk dilaporkan ke BPMD dan selanjutnya diverifikasi dan dikeluarkan rekomendasinya oleh BPKAD.
“Dalam proses pencairan anggaran, ada yang namanya skala prioritas. Apalagi PAD kita di Konawe ini tidak akan pernah tercapai,” ungkapnya. (B)