KENDARI, Mediakendari.com – Pemerintah Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-60 Sultra pada Sabtu 27 April 2024. Upacara itu, dipimpin langsung Pj Gubernur, Komjen Pol Andap Budhi Revianto yang bertindak selaku Inspektur upacara.
Turut hadir anggota DPR RI, Ir Hugua, Ketua, Wakil Ketua II dan anggota DPRD Sultra, Forkopimda, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Sekda, mantan Sekda, para Bupati/Walikota, Sekda Kabupaten/Kota, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Pimpinan K/L di Provinsi Sultra, Pimti Pratama Pemprov Sultra, pimpinan
Perguruan Tinggi dan Akademisi, pimpinan BUMN dan BUMD, Kasatpol
PP Kabupaten/Kota dan para Camat se-Sultra.
Sementara, peserta upacara terdiri dari unsur TNI/Polri, Basarnas, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan siswa/I SMA/SMK di Sultra.
Dalam sambutanya, Andap Budhi Revianto menyampaikan sejarah terbentuknya Sultra yang tidak terpisahkan dari perjuangan para pendiri bangsa keluar dari cengkraman pemerintah kolonial Belanda.
Andap menuturkan, setelah Proklamasi Kemerdekaan, 17 Agustus 1945, pemerintah kolonial ingin kembali menguasai Indonesia dengan mengikis konsep negara kesatuan. Melalui berbagai perundingan, Indonesia dijebak dalam perangkap konsep negara federal, Republik Indonesia Serikat, hingga dinyatakan jadi negara bagian dari Uni Indonesia-Belanda.
“Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya bukan hanya Membubarkan konstituante, namun juga menyatakan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara Tahun 1950. Indonesia lalu menyatakan diri kembali ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta membentuk MPRS dan DPAS,” ujar Andap mengisahkan.
Andap melanjutkan, jika pada 1957 melalui Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan diri sebagai negara kepulauan. Deklarasi Juanda dalam pandangannya, memperteguh sikap pendiri bangsa atas konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia bersikap tidak ingin
menjadi negara federal atau serikat, seperti yang dikehendaki Belanda.
Sejarah mencatat, pada 1958 dibentuk Dewan Perancang Nasional (sekarang menjadi Bappenas) yang bertugas membuat cetak biru (blueprint) pembangunan pertama Indonesia. Roadmap tersebut dijalankan dalam sistem ketatanegaraan dengan konsep otonomi daerah, dalam bingkai NKRI.
Nah, salah satu konseptornya adalah putra terbaik dari Sultra yakni, almarhum bapak H Jakub Silondae. Almarhum juga merupakan salah satu pencetus utama gagasan pembentukan Provinsi Sultra. Jakub Silondae kala itu bersama organisasi Pemersatuan Masyarakat Indonesia Sulawesi Tenggara (PERMAIS) berjuang keras untuk berdirinya Bumi Anoa.
“Artinya, Provinsi Sultra didirikan oleh para pejuang kemerdekaan, pejuang yang
mempertahankan kemerdekaan, Pejuang yang terlibat dalam perjuangan untuk tegaknya kedaulatan NKRI,” tutur Andap menimpali.
Bagi mantan Kapolda Sultea itu, arsip sejarah bukan hanya menyimpan catatan belaka. Arsip sejarah merupakan
kumpulan spirit perjuangan. Semangat perjuangan yang disertai pengorbanan jiwa dan raga para pendahulu kita, khususnya para pahlawan pendiri Sultra.
“Saya menyampaikan catatan sejarah tersebut untuk mengingatkan kita semua, bahwa kita yang mengemban tugas negara menjalankan roda pemerintahan di Sultra, sesungguhnya kita hanya tinggal bekerja dengan sungguh-sungguh,” tandasnya.
