Arif Kurniawan Terseret Kasus Nikel, Foto Bersama Gubernur Sultra ASR Terungkap, Kejagung Didesak Periksa Ratu Nikel
KENDARI, Mediakendari.com – Foto bersama pengusaha nikel Arif Kurniawan (AK) dengan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka (ASR), kembali menjadi sorotan publik di tengah penyidikan Kejaksaan Agung RI terhadap dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel di Sultra.
Sejumlah pihak mendesak Kejagung tidak hanya berfokus pada pengusaha tambang, tetapi juga menelusuri jejaring bisnis serta pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan Arif Kurniawan.
Kejagung mengungkap enam perusahaan yang diduga berada di bawah kendali AK, yakni PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karya Alam Abadi (KAA), PT Adhita Nikel Indonesia (ANI), PT Alam Mitra Indah (AMI), PT Alam Mitra Indah Nugraha (AMID), dan PT HJ.
Kejagung menyebut AK diduga menjadi pengendali sekaligus penerima manfaat (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan tersebut.
PT BSJ sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka korporasi dalam perkara dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sultra periode 2013-2025.
PT BSJ diduga tetap melakukan aktivitas penambangan nikel meskipun masa berlaku IUP perusahaan tersebut telah berakhir pada 2014/2015.
Penyidik juga telah menggeledah enam lokasi di Jakarta pada 5 November 2026 dan menyita uang tunai Rp11,795 miliar, dokumen, serta barang bukti elektronik.
Sorotan semakin menguat setelah nama istri Gubernur Sultra, Arinta Nila Hapsari (ANH), disebut tercatat dalam struktur kepemilikan perusahaan yang diduga memiliki keterkaitan dengan jejaring bisnis AK.
Koordinator Konsorsium Lembaga Mahasiswa Sultra Menggugat, Arnol Ibnu Rasyid, menyampaikan bahwa nama Arif Kurniawan disebut memiliki hubungan bisnis dengan ANH melalui PT Tribhuwana Sukses Mandiri (TSM).
AK diketahui menjabat sebagai Direktur Utama perusahaan tersebut, sementara ANH tercatat sebagai salah satu pemegang saham.
Dalam pemberitaan lain, Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, mengungkap data kepemilikan saham berdasarkan Ditjen AHU, dimana ANH disebut tercatat memiliki 25 persen saham PT TSM.
“Kejagung jangan hanya menjadikan perusahaan sebagai pintu masuk penyidikan. Bongkar siapa pemilik manfaat sebenarnya, siapa yang mengendalikan perusahaan, bagaimana proses perizinannya, siapa yang memberikan kewenangan, dan ke mana aliran keuntungan pertambangan itu mengalir,” tegas Dewan Pembina DPP AP2 Sultra, La Ode Hasanuddin Kansi kepada sejumlah media massa
WALHI Sultra dan Satya Bumi juga mendesak Kejagung membongkar korporasi tambang Arif Kurniawan di Kabaena, termasuk menelusuri laporan investigasi yang menyebut indikasi keterkaitan jaringan bisnis AK dengan lingkungan keluarga Gubernur Sultra.
“Gubernur Sultra, ASR, juga perlu dimintai keterangan apabila terdapat indikasi atau bukti yang menunjukkan keterkaitan jabatan, kebijakan pemerintahan, maupun kepentingan bisnis dengan perusahaan-perusahaan yang sedang menjadi objek penelusuran,” ujar Arnol.
FOTO BUKAN BUKTI, TAPI PERLU KLARIFIKASI
Mediakendari.com menegaskan, foto bersama bukanlah bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Foto hanya menunjukkan pernah berada dalam satu acara yang sama.
Namun, karena foto tersebut beredar bersamaan dengan desakan pemeriksaan, maka pihak yang disebut namanya dinilai perlu memberikan klarifikasi kepada publik dan kepada penyidik, agar tidak muncul spekulasi liar.
Hingga kini, Kejagung belum mengumumkan penetapan tersangka perorangan terhadap AK dalam perkara ini, dan AK disebut masih berstatus saksi serta terdeteksi berada di luar negeri dalam pemberitaan awal November 2026. Status hukum bisa berkembang sesuai hasil penyidikan.
DESAKAN: JANGAN TEBANG PILIH
Sejumlah pihak mendesak Kejagung melakukan pendalaman terhadap hubungan kepemilikan saham, aliran transaksi keuangan, serta kemungkinan adanya konflik kepentingan yang berkaitan dengan jabatan publik.
“Jangan ada perlakuan istimewa. Jabatan gubernur, kedekatan dengan partai politik, maupun kekuatan modal tidak boleh menjadi tameng. Jika ditemukan bukti keterlibatan, siapa pun harus diproses sesuai hukum,” tegas La Ode Hasanuddin Kansi.
Hingga berita ini diturunkan, Mediakendari.com masih berupaya mengkonfirmasi kepada Kejaksaan Agung RI, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Arinta Nila Hapsari, dan Arif Kurniawan terkait desakan pemeriksaan tersebut.
Mediakendari.com menegaskan, seluruh tudingan di atas adalah desakan dan dugaan dari berbagai pihak, bukan vonis hukum. Gubernur Sultra, istrinya, dan Arif Kurniawan belum terbukti bersalah dan berhak memberikan klarifikasi.
Mediakendari.com memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada semua pihak yang disebutkan.
Penulis: Tim Redaksi http://Mediakendari.com
Editor: Redaksi
#Kejagung











