BREAKING NEWSNASIONALPERTAMBANGAN

Demo Di Kejagung, Ampuh Sultra Minta Ko John Diperiksa Terkait Dugaan Aliran Dana PT BSJ Dan PT PKS

×

Demo Di Kejagung, Ampuh Sultra Minta Ko John Diperiksa Terkait Dugaan Aliran Dana PT BSJ Dan PT PKS

Sebarkan artikel ini

Demo Di Kejagung, Ampuh Sultra Minta Ko John Diperiksa Terkait Dugaan Aliran Dana PT BSJ Dan PT PKS

JAKARTA, Mediakendari.com – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Agung RI, Senin, 16/11/2026.

Ampuh Sultra mendesak agar Kejaksaan Agung segera memanggil dan memeriksa Johnson Yaptonaga terkait dugaan kasus pertambangan ilegal serta perambahan kawasan hutan tanpa izin oleh PT. Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT. Putra Kendari Sejahtera (PKS) di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Johnson Yaptonaga atau yang akrab disapa Ko John diduga sebagai salah satu pihak yang menerima aliran dana dari kegiatan pertambangan ilegal di dalam kawasan hutan tanpa izin oleh PT. BSJ dan PT. PKS.

“Jika Kejagung RI benar-benar ingin mengungkap pihak-pihak yang menerima aliran dana dari kasus korupsi tata kelola pertambangan oleh PT. BSJ dan PKS. Maka menurut kami Ko John ini adalah orang yang tepat untuk segera diperiksa,” kata Hendro kepada media ini, Senin, (16/11/26).

Tidak hanya diduga sebagai penerima manfaat dari kejahatan pertambangan PT. BSJ dan PT. PKS, eks CEO tersebut juga diduga terlibat dalam penerbitan IUP-IUP bermasalah di Konawe Utara seperti PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KSM) dan PT. Karya Alam Abadi (KAA).

Aktivis nasional itu menjelaskan, Johnson Yaptonaga merupakan pemegang saham 99% di PT. Karunia Sejahtera Mandiri (KSM). IUP tersebut terbit setelah adanya moratorium dari pemerintah pusat, bahkan penerbitannya dianggap bermasalah karena melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara.

“Bagaimana bisa IUP PT. KSM terbit setelah adanya moratorium pembatasan penerbitan IUP. Kemudian lokasinya bertentangan dengan RTRW Konawe Utara. Sehingga kami menduga IUP tersebut diduga hasil dari kompromi dengan pejabat penerbit izin,” beber pria yang akrab disapa Bung Hen itu.

Sementara PT. Karya Alam Abadi (KAA) dianggap bermasalah, karena seluruh wilayahnya berada di atas kawasan Hutan, baik Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun Hutan Lindung (HL).

Oleh sebab itu, pihaknya berharap agar Kejaksaan Agung segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dalam hal ini Johnson Yaptonaga alias Ko John terkait dugaan keterlibatannya sebagai penerima manfaat dari kejahatan pertambangan PT. BSJ dan PT. PKS serta dugaan keterlibatannya dalam penerbitan IUP PT. KSM dan PT. KAA yang dianggap bermasalah.

Q”Kami harap Kejagung bisa adil atau tidak tendensius dalam mengungkap mafia-mafia tambang serta penikmatnya di daerah kami dalam hal ini Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara tak terkecuali Johnson Yaptonaga,” tegasnya.

Terakhir, pihaknya menyampaikan akan terus menyuarakan kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan di Kabupaten Konawe Utara yang diduga kuat melibatkan Johnson Yaptonaga.

“Konawe Utara adalah kampung kami, sehingga siapapun yang mencoba merusaknya maka akan berhadapan dengan kami. Tidak ada kata berhenti sebelum yang bersangkutan di periksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, Mediakendari.com masih berupaya mengkonfirmasi kepada Kejaksaan Agung RI, Johnson Yaptonaga alias Ko John, PT. BSJ, PT. PKS, PT. KSM, dan PT. KAA terkait tuntutan Ampuh Sultra tersebut.

Laporan : Tim Redaksi.