Reporter : Ajad Sudrajad
Editor : Kang Upi
LANGARA – Bupati Konawe Kepulauan (Konkep) Ir. H. Amrullah MT, optimis tahun ini bakal meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Tenggara.
Optimisme ini diungkapkan Bupati Konkep dalam sambutannya, saat menerima para Auditor BPK Perwakilan Sultra, di Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Konkep, Selasa, (26/02/2019), bersama Wakil Bupati Andi Muhammad Lutfi , Sekretrais Daerah H. Cecep Trisnajayadi serta seluruh Kepala OPD, lingkup Pemkab Konkep.
Dihadapan para Auditor BPK-RI ini, Bupati Konkep H. Amrullah memaparkan bahwa wilayah yang dipimpinnya resmi menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada tahun 2013 lalu dan saat ini memasuki usia yang ke-enam tahun.
“Alhamdulillah diakhir tahun 2018 kemarin status DOB yang tersemat selama ini berganti menjadi Daerah Otonomi,” paparnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa perubahan status ini memiliki konsekuensi tugas dan tanggung jawab yang semakin bertambah. Untuk itu, Ia meminta seluruh pejabat struktural maupun fungsional agar dapat meningkatkan kinerja dan menjaga integritasnya.
“Serta menjadikan hal tersebut sebagai komitmen personal sesuai amanat Undang-undang,” terang mantan Kadis PU Konkep ini.
Menurutnya, meskipun Konkep baru berusia ke-enam tahun, dengan pembangunan seadanya. Namun Pemda terus semangat dan mengenjot pembangunan di berbagai sektor, baik fisik, infrastruktur, dan sumber daya manusia, serta memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat.
“Agar kita dapat mengejar ketertinggalan kita dengan daerah lain di Sultra. Sehingga besar harapan kedepan kita dapat mensejajarkan pembangunan Konkep dengan daerah lain,” pungkasnya.
Ia juga berharap, pemeriksaan perdana laporan keuangan oleh BPK tahun ini, dengan status sebagai daerah otonomi dapat memberikan nilai positif yakni berupa penilaian WTP dari BPK-RI.
“Hal itu dapat kita wujudkan apabila kita semua memiliki keyakinan, semangat, serta tekad yang kuat untuk kita wujudkan secara bersama-sama,” tegas Amrullah.
Ia juga menegaskan, seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan para staf yang memiliki tanggungjawab dalam hal pelaporan keuangan agar koperatif memberikan setiap pelayanan yang dibutuhkan oleh para auditor BPK.
“Termasuk menemani para auditor yang terjun kelapangan ketika melakukan pemeriksaan pembangunan fisik,” tutupnya. (B)
