Reporter: Erlin
ANDOOLO – Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Ir.H. Aharis, resmi dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) untuk periode 2019 – 2024, Senin (16/9/2019).
Aharis dilantik seorang diri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Konsel yang dipimpin langsung Ketua Sementara, Irham Kalenggo,S.Sos,M.Si bersama Wakil Ketua Sementara Hj.Hasmawati.
Legislator asal Dapil III Konsel ini dilantik sendirian, karena saat agenda resmi pelantikan Anggota DPRD terpilih 2 September 2019 lalu, dirinya masih menunaikan ibadah haji di Makkah.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Konsel, Irham Kalenggo mengatakan bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah pengucapan sumpah dan janji Ir.H.Aharis sebagai anggota DPRD Konsel.
“Saudara Aharis sedang menunaikan Ibadah Haji sehingga tidak sempat dilantik bersama-sama anggota DPRD lainnya pada 2 September 2019 lalu,” kata, Irham Kalenggo.
Ia juga menjelaskan, pengucapan sumpah janji sebagai anggota DPRD merupakan amanat peraturan perundang-undangan bagi anggota DPRD sebelum memangku jabatan.
BACA JUGA:
- Kanim Kendari Gelar Rakor TIMPORA di Konsel, Perkuat Pengawasan Orang Asing
- IPPMA Konsel Soroti Dugaan Pungutan di Lingkup PAUD, Desak Audit Transparan
- Rumah Warga Dibakar, IPMA Konsel Nilai Kapolres Gagal Total Jaga Keamanan
- Lapangan Futsal Punggaluku Terbengkalai, IPMA Konsel Soroti Dugaan Proyek Gagal Rp200 Juta
- Konflik Angata Memanas, Kadis Kominfo Tegaskan Surat Bupati untuk Redam Situasi
- Diduga Tanpa HGU dan AMDAL, PT Marketindo Selaras Gusur Paksa Warga Angata
Acara pelantikan tersebut berlangsung hikmat, dengan pengucapan sumpah janji yang dipandu Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Endra Hermawan, SH., MH dikukuhkan Rohaniawan Drs. Abdul Hafid.

Pelantikan ini digelar berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor: 406 Tahun 2019 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Konawe Selatan Masa Jabatan 2019-2024.
Turut hadir dalam rapat paripurna istimewa ini Bupati Konsel H.Surunuddin Dangga, ST.,MM, beserta beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah. /B











