Reporter: Hasrun
Editor: Kang Upi
RUMBIA – Fraksi Kebangkitan dan Keadilan DPRD Bombana, Sulawesi Tenggara meminta Pemerintah Kabupaten Bombana mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanjan Daerah (APBD) tahun 2020 dengan prinsip akuntabilitas.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Fraksi Kebangkitan dan Keadailan DPRD Bomabana, Nurkholis saat penyampaian pandangan fraksi atas pidato Bupati Bombana tentang Raperda APBD tahun 2020 di Ruang rapat DPRD, Kamis (28/11/2019).
“APBD Tahun Anggaran 2020 mempunyai peran yang sangat strategis, untuk mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan fungsinya dengan baik,” papar Nurkholis.
Menurutnya, RAPBD juga untuk menunjang pelayanan publik dan implementasi berbagai macam regulasi dalam meningkatkan pembangunan di berbagai sektor,serta untuk memberdayakan masyarakat.
“Juga merupakan instrumen teknik dan idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan pemerintah daerah yang warnanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga :
- Kanim Kendari Gelar Rakor TIMPORA di Konsel, Perkuat Pengawasan Orang Asing
- IPPMA Konsel Soroti Dugaan Pungutan di Lingkup PAUD, Desak Audit Transparan
- Informa Kendari Hadirkan Promo Imlek dan Ramadhan, Cashback Hingga Rp1,8 Juta
- Operasi Keselamatan 2026, Satgas Gakkum Dirlantas Polda Sultra Berikan Teguran Humanis di Kendari
- Klarifikasi Kepala SPPG Wonggeduku Terkait MBG Basi
- Dituding Ingkar Komitmen, PB-HIPTI Kecam Keras PT SCM Routa dan Desak Pemerintah Segera Bertindak
Nurkholis menyebut, penyusunan APBD substansinya untuk melakukan penyesuaian kondisi terkini yang ada di masyarakat, sehingga APBD secara tepat memberi manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, kata Nurkholis, prinsip akuntabilitas publik harus diberlakukan kepada seluruh lembaga pengguna APBD yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat.
“Apalagi dengan tema peningkatan sumber daya manusia dan pertumbuhan berkualitas.Semoga menjadi gerakan dan arus perubahan utama pembangunan Bombana,” tegasnya. /C
