KENDARI, MEDIAKENDARI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kendari Tahun 2022 di Ruang Paripurna Sekretariat DPRD Kota Kendari, Senin, 17 April 2023.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Kendari, H. Subhan, didampingi Wakil Ketua DPRD, La Ode Muh. Inarto, dan H. Samsuddin Rahim serta anggota DPRD Kota Kendari, serta Sekwan DPRD Kota Kendari, Adriana Musaruddin.
Sementara itu, dari jajaran Pemerintah Kota Kendari dihadir Pj. Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu, Sekda Kota Kendari, Ridwansyah Taridala, serta sejumlah Kepala OPD lingkup pemerintah Kota Kendari.
Rekomendasi DPRD Kota Kendari dibacakan langsung Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, La Ode Ashar yang menyatakan menerima LKPJ Wali Kota Kendari tahun 2022.
Namun, meski menyatakan menerima LKPJ tersebut, DPRD Kota Kendari memberikan beberapa rekomendasi terkait kinerja beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Kendari.
“Perlu kiranya melalukan rasionalisasi target Penerimaan bagi semua OPD apakah target yang diberikan sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki OPD,” kata La Ode Ashar.
Politisi Golkar ini juga mengungkapkan, pihaknya memintab Pemkot Kendari agar memaksimalkan penggunaan tapping box untuk memaksimalkan pendapatan daerah melalui sektor pajak jasa yang diterapkan dikota Kendari.
“Perlu kiranya melalukan penggalian PAD secara masiv dan jika diperlukan melibatkan konsultan melakukan penelitian sumber sumber PAD Potensial dikota Kendari,” ungkap La Ode Ashar.
Sementara itu, menanggapi rekomendasi DPRD Kota Kendari terhadap LKPJ Wali Kota tahun 2022 Pj. Wali Kota Asmawa Tosepu mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki dan meningkatkan atas capaian di tahun 2022.
“Kami menyadari bahwa capaian tahun 2022 yang lalu masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan, perbaiki dan sempurnakan bersama di masa-masa mendatang,” tutur Asmawa.
Diungkapkanya juga, beberapa indikator makro yang masih memerlukan perhatian diantaranya penurunan preparansi stunting yang masih diangka 19,5 persen.
”Kemudian Inflasi yang masih cukup tinggi, penurunan angka kemiskinan ekstrem serta peningkatan angkatan kerja dalam rangka mengatasi pengangguran,” pungkas Asmawa.
