Kolaka utara – Puluhan masyarakat dari Desa Woitombo dan Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Provinsi Sulawesi tenggara (Sultra) mengelar aksi demonstrasi di kantor DPRD Kolaka Utara pada Kamis (16/05/22).
Para pendemo dari dua desa tersebut mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Tambang Bersama dengan IKAMI Sulsel Cabang Kolut membawah aspirasi terkait dugaan oknum yang memonopoli pengoperasian Jety PT Kasmar Samudera Indonesia (KSI) yang berada di Desa Woitombo
Ainul Yakin, selaku perwakilan masyarakat menyampaikan tuntutan ke Anggota DPRD Kolaka Utara, mereka menolak keberadaan koorporasi/perusahaan tambang yang ingin memonopoli SDA Kolaka Utara,” katanya saat menyampaikan orasi.
Baca Juga : DPM-PTSP Konsel Identifikasi Masalah yang Dihadapi Pelaku Usaha
Selain itu juga, pihaknnya mengecam oknum LSM/media yang selalu mengatasnamakan masyarakat dengan mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok.
“Kami meminta Kapolres Kolaka Utara untuk mengusut tuntas sindikat kelompok penjual gerakan/tukang malak terhadap perusahaan yang saat ini beroperasi di Kolaka Utara,” terang Ainul.
“Tuntutan yang terakhir kami adalah menyerukan kepada seluruh masyarakat Kolaka Utara untuk melaporkan kepada pihak berwajib bila mengetahui keberadaan para sindikat penjual gerakan yang selalu mengatasnamakan masyarakat Kolaka Utara,” sambungnya.
Selain itu, Ketua IKAMI Sulsel cabang Kolaka Utara Mahdanur Basri, meminta kepada Anggota DPRD Kolut untuk memberi dukungan atas aspirasi masyarakat dan pengoperasian jety yang belum memiliki ijin yang legal.
“Kami minta tanggapan Anggota DPRD terkait dengan tuntukan kami hari ini,” singkatnya.
Baca Juga : Pemkab Buteng Dukung Percepatan Penurunan Angka Stunting
Terkait dengan tuntutan tersebut, Anggota DPRD Kolut Muhammad Syair, mengatakan akan menemui pihak yang berkompeten terkait tuntutan para pendemo itu.
“Iya, hari ini juga kami akan bergerak dan saya akan langsung ke Kolaka untuk menemui kepala UPP Kelas III Kolaka menyampaikan agar kalau memang mau diizinkan semua Jety yang belum resmi itu untuk beroperasi. Maka jangan ada yang dibedakan, dan apabila mau ditutup semua Jety yang belum resmi itu maka harus semuanya,” tegas dia.
Jadi terkait untuk mendukung atau tidaknya para penambang dan pengoperasian semua Jety yang diduga belum resmi kami pihaknya belum bisa menjawab.
“Nanti kami akan sampaikan setelah kami ketemu para pihak yang berkompeten khususnya Syahbandar,” tukasnya.
Reporter : Pendi
Facebook : Mediakendari
