Reporter : Kardin
Editor : Taya
KENDARI – Ratusan masyarakat Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) kembali mendatangi Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) guna menuntut pencabutan 15 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada di Pulau Kelapa tersebut.
Demonstrasi yang dinamakan Aksi Jilid III Bela Wawonii itu kembali dilakukan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) dinilai tidak memiliki itikad baik dalam pencabutan IUP yang ada di Konkep dengan dibuktikan Gubernur Sultra, Ali Mazi tidak mau menandatangani pencabutan IUP tersebut.
Baca Juga :
- AMAN Sultra Soroti Dugaan Aktivitas Illegal Mining Galian C PT OFMEN dan PT CKS di Konawe Selatan, Desak Gubernur Evaluasi Hingga Cabut IUP
- PAKET Stadion Lakidende Rp 35 MILIAR TERANCAM MANGKRAK, Pengamat Konstruksi, Ilham: Kalau 84 Persen Sisa Mau Dikejar 45 Hari, Mana Bisa? Kecuali Bobot Dikarang!
- KOMENTAR NETIZEN KONAWE MEMBLUDAK! Kepemimpinan Ya Syam Dituding Hobi Hura-Hura Anggaran Ditengah Banyak Jalan Rusak, Ini Isi Komentar Paling Pedas
- REKOR BURUK! Baru Di Era ASR, Komisi Informasi Sultra Kosong Total! UU KIP Dilanggar, Hak Rakyat Dimatikan
- Kuras APBD Miliaran Rupiah untuk Pameran Inovasi, HAM KONAWE Laporkan Bupati dan Seluruh Kades-Lurah Se Konawe di Kejati Sultra
- DIREKTUR MUDA INI BIKIN HEBOH, Tri Saktiawan Okan : PT Rezky Cahaya Mineral Siap Kawal Asosiasi UMKM dan Koperasi Tambang Nikel Sampai Berdiri
Jenderal Lapangan Aksi, Mando Maskuri mengatakan, efek dari adanya IUP di Wawonii kini telah dirasakan, salah satunya yakni sudah terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat khususnya di Wilayah Kecamatan Wawonii Tenggara.
“Contohnya itu adalah sesama keluarga memutuskan silaturahmi, suami istri akan bercerai, adik dan kakak memutuskan tali persaudaraan dan lain sebagainya. Itu salah satu dampak negatifnya,” ujarnya, Kamis (11/4/2019).
Padahal katanya, masyarakat Wawonii sangat dikenal dengan hubungan kekeluargaannya yang erat, adat istiadat serta salah satu Pulau yang indah di Sultra.
Olehnya itu kata Mando, jika seluruh IUP di Wawonii tidak segera dicabut maka akan terjadi konflik yang berkepanjangan serta menimbulkan kerusakan lingkungan yang sangat buruk dan dapat merusak sektor potensial di Pulau Kelapa tersebut.
“Seperti sektor kehutanan, perikanan, perkebunan, pertanian dan sektor pariwisata akan hilang. Karena sektor-sektor itu yang menjadi sumber penghasilan masyarakat Wawonii,” tutupnya. (A)
